7. Rehab jaringan saluran irigasi membutuhkan Rp 100 miliar untuk ketahanan pangan.
8. Pemasangan PJU di 12.000 titik. Ini membutuhkan Rp 240 miliar.
Selain itu, lanjut dia, ada pemeliharaan jalan dan pembelian lahan pembuatan jalan baru. Tujuannya untuk mengurai kemacetan, dan koneksi antar wilayah.
Sementara itu, tambah dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon sekitar Rp 800 miliar. Angka yang juga cukup besar.
Hanya saja dari angka Rp 800 miliar, tandas Dangi, 40-50% digunakan untuk BLUD kesehatan. Terutama untuk RSUD dan puskesmas. Dana itu tidak bisa digunakan untuk program lain, selain kesehatan.
Baca Juga:Gempa Kamchatka Rusia Tak Ada Apa-apanya, Zona Megathrust Indonesia Lebih DahsyatGelombang Tsunami Rusia Sudah Sampai Jepang, BMKG: Sampai di Indonesia Pukul 14.52 WITA
“Dana yang bisa dikelola untuk menyelesaikan masalah prioritas Kabupaten Cirebon, csesuai usulan warga sekira Rp 400-500 miliar. Pasti tidak cukup,” tandasnya.
Apalagi, lanjut dia, anggaran tersebut sudah diplot melalui musrenbang di 40 kecamatan, pokok pokok pikiran 50 orang dewan di 7 dapil, dan usulan OPD. Tujuannya agar seluruh pemangku kebijakan dan warga bisa mengusulkan prioritas kebutuhan.
Usulan itu, ujar Dangi, sudah disepakati bersama semua pihak dalam forum musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang mulai kecamatan dan kabupaten.
“Ini urusan kebijakan memilih dan memilah kebutuhan melalui mekanisme perencanaan daerah,” tegasnya.
Karena merasa keuangan daerah tidak cukup, maka pihaknya pun mengajukan bantuan anggaran melalui bantuan keuangan ke Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat, yang uangnya lebih banyak.
Dangi pun bertanya, berapa KDM akan memberikan uang ke Cirebon. “Silakan beliau dan timnya membuat analisis,” ujar dia.
Kewajiban Pemkab Cirebon, tambah Dangi, hanya sebatas mengusulkan dengan berbagai alasan yang rasional dan berbasis data. “Semoga ada keberpihakan Pemprov Jabar,” harapnya.