Bahkan dengan mengurangi jumlah siswa yang membawa sepeda motor, bisa mengurangi kemacetan di sekitar sekolah. Terutama di jam-jam keberangkatan dan pulang sekolah.
Larangan itu juga bertujuan untuk mencegah siswa terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Bahkan bisa menghindari tawuran, atau kegiatan negatif lainnya.
Seharusnya larangan dari KDM tersebut bisa ditegakkan bersama. Dimulai dari orang tua, sekolah dan lingkungan sekitar. Termasuk pemerintah daerah dan penegak hukum.
Baca Juga:KDM Puji Lucky Hakim yang Lepas Ular di Sawah, Minta Kembangkan Burung HantuGempa Kamchatka Rusia Tak Ada Apa-apanya, Zona Megathrust Indonesia Lebih Dahsyat
Sosialisasi pihak sekolah dan pemerintah daerah sangatlah penting. Bukan saja ditujukan kepada siswa, tapi juga kepada orang tua dan lingkungan sekitar sekolah.
Pihak kepolisian, seharusnya juga bertindak tegas terhadap siswa yang melanggar larangan ini. Dengan begitu, anak-anak yang belum memiliki SIM, tak boleh naik motor melintasi jalan raya.
Agar larangan ini efektif, pihak sekolah, pemda atau masyarakat, bisa menyediakan fasilitas antar jemput. Atau bisa juga bekerja sama dengan transportasi umum untuk membantu siswa yang kesulitan mencapai sekolah.
Prank yang dilakukan oleh anak-anak “bau kencur” terhadap KDM, bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Beberapa siswa mungkin merasa kesulitan karena tidak ada kendaraan lain untuk pergi ke sekolah.
Begitu juga orang tua. Mungkin mereka masih memperbolehkan anaknya membawa sepeda motor ke sekolah lantaran tidak bisa mengantar jemput.
Seharusnya pemerintah daerah dan sekolah yang bisa mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Tujuannyamemastikan siswa tetap bisa bersekolah dengan aman dan nyaman.
Padahal larangan KDM untuk siswa SD dan SMP membawa motor ke sekolah adalah upaya untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Meskipun bisa menimbulkan beberapa tantangan. Seharusnya semua pihak dapat bekerja sama.