RADARCIREBON.ID – Demo memprotes kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi masih berlanjut, karena tuntutan dari para pelaku usaha pariwisata masih belum terpenuhi.
Rencananya aksi demo susulan tersebut akan berlangsung pada 25 Agustus 2025.
Aksi massa ini, dikarenakan Kang Dedi Mulyadi (KDM) tidak mau mencabut larangan mengenai study tour di Provinsi Jawa Barat.
Hal ini, berimbas pada menurunnya omzet usaha pariwisata yang bertumpu pada pasar pendidikan.
Baca Juga:KDM Kena Tipu, Diprank Anak-anak 'Bau Kencur', Ternyata Gegara IniKDM Puji Lucky Hakim yang Lepas Ular di Sawah, Minta Kembangkan Burung Hantu
Soal adanya aksi susulan ini, KDM mempersilakan. Menurut dia, penyampaian aspirasi adalah hal yang dijamin konstitusi.
“Silakan saja, tapi perlu dipahami bahwa keputusan gubernur dibuat untuk melindungi rakyat,” kata KDM di acara Konvensi Sains, Teknologi, Industri (KSTI) 2025.
Sebelumnya, Perwakilan pengusaha travel wisata yang tergabung dalam Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Kabupaten Indramayu Jawa Barat (SP3JB) melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Indramayu, H Syaefudin di Kantor Pendopo Indramayu.
Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan aspirasi kepada Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati H Syaefudin terkait adanya larangan study tour bagi sekolah.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/Kesra tertanggal 6 Januari 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.
“Imbauan pelarangan study tour oleh Gubernur Jabar itu dinilai sangat merugikan pengusaha travel. Tidak sedikit yang gulung tikar akibat larangan tersebut,” jelas Ketua SP3JB Juwanda S Sos.
Dalam surat edaran tersebut, pada poin 3 disebutkan bahwa sekolah dilarang mengadakan kegiatan piknik yang dikemas sebagai study tour karena dinilai menambah beban orang tua.
Baca Juga:Gempa Kamchatka Rusia Tak Ada Apa-apanya, Zona Megathrust Indonesia Lebih DahsyatGelombang Tsunami Rusia Sudah Sampai Jepang, BMKG: Sampai di Indonesia Pukul 14.52 WITA
Menurutnya, kebijakan ini berdampak besar terhadap kelangsungan usaha dan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, khususnya di Kabupaten Indramayu.
Aspirasi yang disampaikan SP3JB, lanjut dia, mewakili para pelaku usaha dan pekerja pariwisata.
Diantaranya pengusaha travel agent, tour leader, pemandu wisata, perusahaan otobus pariwisata beserta karyawan, sopir dan kernet bus, pelaku UMKM, pedagang wisata, hotel, restoran, serta berikut tenaga kerjanya.
Wakil Bupati Indramayu, H Syaefudin, menegaskan bahwa pihaknya siap menampung aspirasi masyarakat, termasuk para pelaku usaha pariwisata.