RADARCIREBON.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan ide untuk mengganti konsultan pengawas proyek dengan mahasiswa teknik yang diberi honor Rp250 ribu per hari.
Keinginan Kang Dedi Mulyadi (KDM) dilatarbelakangi menurunnya kualitas proyek fisik di Provinsi Jawa Barat.
KDM menyatakan, ide ini adalah sebagai jawaban atas kekecewaan dia terhadap kualitas konsultan pengawas proyek saat ini yang dinilainya sering kali tidak memahami teknis struktur bangunan dan mendelegasikan tugas kepada tenaga kerja yang kurang kapabel di lapangan.
Baca Juga:KDM – PT KAI Jalin Kerjasama, Bakal Ada Kereta Api Tani Mukti Rute Cirebon – JakartaPasca Tawuran Konten, Pemuda Desa Purwawinangun – Muara Mediasi di Polsek Kapetakan, Sepakat Damai
Dia mengilustrasikan, jika mahasiswa mendapatkan honor pengawasan sebesar Rp250 ribu per hari, hal tersebut akan menjadi bantuan finansial yang signifikan untuk meringankan beban biaya kuliah yang selama ini ditanggung orang tua.
“Pendidikannya menjadi aplikatif, pembangunan terawasi dengan baik, dan mahasiswa dapat honor. Kan lumayan untuk uang saku tambahan, sehingga beban orang tuanya menjadi ringan,” ucapnya.
Di sisi lain, ide KDM tersebut justru berpotensi bermasalah dengan hukum. Pasalnya ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021.
Laman Sudut Sipil mengulas bahwa mahasiswa bukan tenaga profesional, bukan tenaga ahli. Sehingga tidak mungkin menjadi konsultan pengawas.
Dalam lampiran Perpres 12 tahun 2021 pada poin 31 disebutkan bahwa Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
Karena itu, KDM diberi rekomendasi untuk tidak menjalankan idenya. Tetapi memperbaiki metode dan memfilter dengan baik untuk mendapatkan pengawas yang kompeten.