RADARCIREBON.ID – Puluhan warga perumahan Puri Cirebon Lestari (PCL) Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon mendesak agar developer segera menyerahkan fasum/fasos atau PSU.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan DPKPP, BPN, DLH, Kecamatan, serta Komisi III DPRD.
Ketua RW Perumahan Puri Cirebon Lestari (PCL), Yeyet Nurhayati, mendesak pihak pengembang segera menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah.
Baca Juga:KDM – PT KAI Jalin Kerjasama, Bakal Ada Kereta Api Tani Mukti Rute Cirebon – JakartaPasca Tawuran Konten, Pemuda Desa Purwawinangun – Muara Mediasi di Polsek Kapetakan, Sepakat Damai
Menurutnya, secara kuantitas, PSU di PCL dinilai telah memenuhi angka tersebut, namun kondisinya masih jauh dari optimal.
Warga mengeluhkan sejumlah masalah, di antaranya jalan lingkungan yang rusak dan kawasan yang rawan banjir.
“Kondisinya masih banyak yang harus dibenahi. Warga menanggung dampaknya setiap hari,” kata Yeyet, kepada Radar Cirebon usai audiensi di ruang banggar DPRD.
Sementara pihak pengembang mengakui belum mampu memenuhi kewajiban memperbaiki PSU karena kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak stabil.
Meski demikian, DPRD memberikan dispensasi agar penyerahan tetap dapat diproses.
Pihak developer diberi tenggat waktu hingga Senin, 1 Desember 2025, untuk datang ke DPKPP dan menyelesaikan administrasi PSU. Targetnya, proses serah terima PSU bisa dituntaskan segera.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM menegaskan, pengembang harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia menyebut, berdasarkan data DPKPP, ketersediaan PSU yang telah dicek berada di angka 32 persen.
Namun, pihak developer menyanggupi untuk memenuhi 40 persen karena masih memiliki lahan yang belum terjual.
Baca Juga:Lolos dari Hukuman, Prabowo Rehabilitasi 3 Mantan Direksi ASDP Termasuk Ira PuspadewiIdentitas Warga yang Tewas Tertemper Kereta Api Harina di Kanci Kulon Cirebon
“Pembangunan di PCL ini sebenarnya masih berjalan. Banyak unit yang belum terbangun dan masih ada tahapan-tahapan yang belum dirampungkan,” jelas Anton.
Meski audiensi tidak menghasilkan rekomendasi khusus, ia menegaskan developer harus segera menuntaskan kewajibannya.
Sementara itu, perwakilan pengembang, Satira, mengatakan kesulitan memenuhi seluruh ketentuan karena perusahaan tengah mengalami tekanan finansial.
Ia menyebut penjualan properti yang menurun berdampak besar pada kelanjutan pembangunan.
“Kondisi ekonomi kami belum sehat. Untuk ketersediaan lahan PSU sebenarnya sudah ada, tinggal perbaikan fisiknya yang belum bisa kami penuhi sekarang,” ungkapnya.