RADARCIREBON.ID – Masa transisi layanan BPJS Kesehatan berdampak pada status kepesertaan sejumlah warga yang menjadi nonaktif sementara.
Kondisi tersebut disebut bukan akibat penghapusan layanan, melainkan bagian dari proses sinkronisasi data nasional yang tengah berlangsung.
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI, Herman Khaeron, kepada Radar Cirebon saat kunjungan kerja di Kota Cirebon, Senin, 23, Februari 2026.
Baca Juga:Jalan Rusak di Kompleks Pemkab Cirebon Dibiarkan, Ancam Keselamatan PengendaraLebaran 1447 H Berpotensi Kembali Tidak Serempak
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan berbagai data parsial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ke dalam satu sistem pusat atau data center terpadu.
Proses integrasi tersebut memicu perubahan dan penyesuaian status kepesertaan sebagian masyarakat.
“Ini bukan penghapusan layanan. Yang terjadi adalah proses sinkronisasi dan penyesuaian data agar lebih akurat,” ujarnya.
Salah satu perubahan dalam masa transisi ini adalah penerapan sistem desil, yakni pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dari Desil 1 hingga Desil 9.
Skema tersebut diharapkan membuat bantuan iuran lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Namun, selama proses integrasi berlangsung, sebagian data peserta mengalami ketidaksesuaian sementara sehingga status kepesertaan BPJS menjadi pasif.
Selain pembenahan data, pemerintah pusat juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur keuangan BPJS Kesehatan guna memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.
Baca Juga:PMI Indramayu Dipulangkan dari Oman, KemenP2MI Tindak Dugaan Perekrutan Ilegal Pekerja Migran Indonesia HET MinyaKita Rp15.700 Harus Dipatuhi, di Lapangan Banyak yang Dijual Rp19.000
“Saat ini seluruh keuangan BPJS sedang dihitung ulang. Termasuk dibahas kemungkinan penambahan kuota kepesertaan untuk mengakomodasi masyarakat yang belum tercover,” jelasnya.
Herman menegaskan persoalan tersebut mendapat perhatian serius di tingkat pusat dan sedang dibahas secara intensif di Jakarta. Ia optimistis evaluasi yang dilakukan akan menghasilkan kebijakan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Masyarakat pun diimbau bersabar selama masa transisi berlangsung. Pemerintah menargetkan setelah integrasi data dan evaluasi anggaran rampung, sistem layanan kesehatan nasional menjadi lebih akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran. (cep)