Ditegaskan Novi, penguatan tata kelola migrasi kerja yang responsif gender juga menjadi bentuk pengakuan bahwa pekerja migran perempuan memiliki peran besar dalam pembangunan, baik di negara asal maupun negara tujuan.
“Karena itu, pekerja migran tidak hanya dipandang sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek dan mitra aktif dalam perumusan serta pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan masa depan mereka,” jelasnya. (sam)