RADARCIREBON.ID – Sejumlah pelaku usaha di Cirebon Timur mengeluhkan pengangkutan sampah oleh armada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon yang kerap terlambat.
Kondisi tersebut mengganggu usaha mereka, karena tumpukan sampah yang menggunung.
Merespons keluhan itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLH Kabupaten Cirebon, Suyanto, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan layanan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menjelaskan, sejumlah kendala teknis menjadi penyebab utama terganggunya ritme pengangkutan sampah.
Baca Juga:Kisah Cinta Sutan Syahrir dan Putri Pura Mangkunegaran di Kaki Gunung CiremaiWFH No, Naik Sepeda Oke
“Mohon maaf kepada para pelaku usaha. Memang ada keterlambatan, karena proses administrasi dan pengisian BBM tidak bisa langsung. Sementara pengisian BBM masih menggunakan sistem cash and carry,” ujar Yanto –sapaan akrabnya kepada Radar Cirebon.
Dijelaskannya, kebutuhan bahan bakar menjadi salah satu faktor penting. Setiap armada pengangkut sampah rata-rata menghabiskan 15 hingga 20 liter BBM per hari.
Sementara dalam operasionalnya, satu unit kendaraan bisa beroperasi hingga tiga kali ritasi, meski ada juga yang hanya dua kali atau bahkan satu kali, tergantung kondisi di lapangan.
Dari sisi armada, DLH saat ini memiliki total 72 unit kendaraan pengangkut sampah. Namun, hanya 63 unit yang dalam kondisi aktif, sementara sisanya mengalami kerusakan dan belum dapat dioperasikan.
“Armada kita terbatas, tidak semuanya siap jalan. Ini juga memengaruhi frekuensi pengangkutan,” ungkapnya.
Dikatakan Yanto, untuk wilayah timur, DLH mengandalkan sekitar 20 unit armroll yang melayani 16 kecamatan.
Namun, kapasitas pengangkutan masih belum ideal. Setiap hari, sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari wilayah ini berkisar 100 ton.
Baca Juga:Arus Balik Lebaran 2026 Hari Ini, Tol Cipali Masih One WayArus Balik Lebaran Hari Ini, 87 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali
Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan wilayah barat yang mencapai sekitar 400 ton sampah per hari.
Ia juga mengungkapkan, bahwa DLH menerapkan retribusi layanan pengangkutan sampah bagi pelaku usaha. Untuk perumahan dikenakan biaya Rp250 ribu per rit, rumah makan Rp350 ribu per bulan, pasar Rp250 ribu per rit, serta hotel atau industri pariwisata sebesar Rp400 ribu per rit.
“Pembayaran itu melalui transfer ke kas daerah. Tapi tidak bisa langsung dipakai. Ada proses yang dilalui untuk pencairannya. Ketika semua proses telah dilalui sampah pun dipastikan diangkut untuk dibuang ke TPA,” paparnya.