RADARCIREBON.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menegaskan bahwa masyarakat yang hendak bayar pajak agar jangan dipersulit.
Misalnya dalam pembayaran pajak kendaraan. Pemilik cukup membawa STNK tanpa harus menyertakan KTP dari pemilik kendaraan pertama.
Menurut KDM -sapaan akrab Dedi Mulyadi- kesadaran masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor perlu mendapatkan apresiasi.
Baca Juga:Canggih! Iran Gunakan Pembayaran Bitcoin untuk Tarif Lewat Selat Hormuz, Cegah TerlacakLewat Selat Hormuz, Iran Terapkan Tarif, Bayar Pakai Bitcoin, Percepat De-Dolarisasi?
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kemudahan. Yakni dengan tidak diperlukannya KTP pemilik pertama kendaraan untuk pajak tahunan.
Ketentuan tersebut sudah diberlakukan terhitung mulai 6 April 2026, masyarakat dapat memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan tanpa membawa kartu tanda penduduk (KTP) pemilik pertama kendaraan.
Dedi Mulyadi mengatakan, masyarakat yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor cukup membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang menguasai kendaraan.
Kemudahan ini berlaku bagi wajib pajak pribadi maupun perusahaan.
“Semoga kemudahan ini memperlancar seluruh layanan Samsat di Jabar dan memperlancar masyarakat membayar pajak,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.
Selain itu, kemudahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Kebijakan ini merupakan respons atas keluhan seorang warga yang merasa dipersulit saat membayar pajak di salah satu Samsat di Jawa Barat. Warga tersebut diminta membayar uang tambahan tak resmi Rp700.000 karena tidak membawa KTP pemilik asli kendaraan. Ia kemudian mengunggah video kejadian tersebut ke media sosial dan diketahui oleh KDM.
“Membayar pajak tidak boleh dipersulit karena tugas pemerintah memudahkan orang membayar pajak,” kata KDM.