Adapun alternatif kedua melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang direncanakan masuk dalam periode anggaran 2027 hingga 2029.
Dalam pembahasan di lapangan, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR mendorong agar pembangunan dilakukan secara bertahap agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Ruas sepanjang 5 kilometer yang status lahannya telah siap diusulkan untuk dibiayai melalui skema IJD sehingga dapat lebih cepat dikerjakan.
Sedangkan sisa ruas sepanjang 4,5 kilometer akan dipersiapkan melalui skema SBSN sebagai tahapan lanjutan hingga keseluruhan JLTS tersambung secara utuh.
Baca Juga:Ditonton Bupati dan Pejabat Daerah, Pesik Kuningan Lolos ke Babak 16 Besar NasionaKandang Ternak di Kuningan Kebakaran, Ribuan Burung Puyuh Mati dan Kerugian Ratusan Juta
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, keberadaan JLTS tidak hanya menjadi solusi transportasi dan konektivitas wilayah, tetapi juga diharapkan menjadi pengungkit baru pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing investasi, serta mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu andalan Kabupaten Kuningan. (ags)