Tak hanya itu, tunjangan komunikasi intensif juga ikut dipangkas. Dari ketentuan sebesar Rp10,5 juta per bulan, realisasinya menjadi Rp8 juta setelah dilakukan efisiensi sekitar 20 persen.
Sebelumnya, tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPRD kembali menjadi sorotan setelah seorang wakil rakyat mengusulkan agar Pemkot Cirebon melibatkan APH dalam menagih tunggakan pajak. Berbagai pihak geram dengan usulan itu. Lalu, muncul sorotan pada tunjangan-tunjangan yang dinilai fantastis yang selama ini dinikmati DPRD. (abd)