RADARCIREBON.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon menyiapkan sekitar 49 ribu blangko KTP elektronik (e-KTP) sebagai stok cadangan untuk menjaga kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi apabila pasokan blangko dari pemerintah pusat mengalami keterbatasan.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Iman Supriyadi mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pengadaan blangko e-KTP melalui dana hibah APBD sejak tahun 2024.
Baca Juga:Curanmor di Kadugede Digagalkan, Satu Pelaku Ditangkap WargaTabrakan Nmax dan Truk di Jalan Siliwangi Kuningan, Pemotor Kritis
Kebijakan itu diambil karena kebutuhan blangko di Kabupaten Cirebon terus meningkat setiap tahunnya.
“Alhamdulillah, sejak tahun 2024 kami sudah mengalokasikan hibah blangko,” ujar Iman.
Menurutnya, tingginya kebutuhan blangko dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari penggantian e-KTP yang hilang atau rusak, perubahan data kependudukan akibat perkawinan maupun perceraian, hingga pencetakan KTP bagi warga yang baru berusia 17 tahun.
Lebih lanjut, dijelaskan Iman, pasokan blangko dari pemerintah pusat belum selalu mampu memenuhi kebutuhan daerah.
Karena itu, Disdukcapil menyiapkan stok cadangan melalui pengadaan mandiri agar pelayanan tetap berjalan tanpa kendala.
“Kalau hanya mengandalkan dari pusat, terkadang jumlahnya masih kurang. Makanya kami menyiapkan blangko hibah sebagai cadangan,” katanya.
Iman menambahkan, pemerintah daerah sebelumnya mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar setiap tahun untuk pengadaan blangko. Namun pada 2026, anggaran yang tersedia sebesar Rp500 juta.
Baca Juga:Kuningan SIPP Hadir di Partawangunan, Warga Antusias Manfaatkan LayananBanggar Soroti Rapuhnya Kemandirian Fiskal Kuningan, Desak Bupati Benahi Tata Kelola PAD dan APBD
Dengan anggaran tersebut, Disdukcapil memperoleh sekitar 49 ribu keping blangko e-KTP yang akan digunakan sebagai cadangan pelayanan administrasi kependudukan.
Menurutnya, keberadaan stok cadangan sangat penting untuk memastikan pelayanan penerbitan e-KTP tetap berlangsung, terutama saat terjadi lonjakan permohonan dari masyarakat.
“Dengan langkah ini, masyarakat tidak perlu khawatir apabila sewaktu-waktu terjadi keterbatasan pasokan blangko dari pemerintah pusat, karena pemerintah daerah telah menyiapkan antisipasinya melalui pengadaan mandiri,” pungkasnya. (sam)