“Kalau KDMP berjalan dan BUMDes juga sama-sama berjalan optimal, ke depan desa bisa lebih mandiri. Perputaran uang dari belanja masyarakat dan keuntungan usaha bisa dimanfaatkan kembali untuk pembangunan warga,”katanya.
Di sisi lain, Toto menegaskan aspirasi pembangunan yang disampaikan masyarakat tidak boleh berhenti pada forum pertemuan. Ia meminta usulan program segera dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat, agar dapat dikawal untuk masuk dalam perencanaan anggaran 2027.
“Yang penting usulan program harus diinput di SIPD Provinsi. Nanti kita kawal agar bisa direalisasikan pada 2027. Kalau program tidak dikawal sejak awal dan tidak masuk sistem, akan cukup sulit untuk direalisasikan,” tegasnya. (ags)