Menurutnya, regulasi yang membutuhkan kajian mendalam biasanya akan dibahas melalui mekanisme Pansus gabungan, bukan hanya oleh satu komisi. Mekanisme tersebut, kata dia, serupa dengan pembahasan regulasi strategis lainnya, seperti penataan ruang atau RTRW.
Hingga kini, Bapemperda masih menunggu langkah lanjutan dari pihak eksekutif terkait rencana pengajuan Raperda KPBU APJ. “Kita tunggu apakah eksekutif akan mengajukan Raperda inisiatif terkait KPBU APJ atau tidak. Yang jelas sampai sekarang belum ada,” pungkasnya. (abd)