Selain belanja, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan kemampuan pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam RAPBD 2027, PAD ditargetkan sebesar Rp459,87 miliar atau sekitar 17,1 persen dari total pendapatan daerah yang dirancang Rp2,678 triliun lebih.
Gerindra menilai, target tersebut perlu dibarengi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Terutama terhadap sektor yang selama ini dinilai belum digarap secara maksimal.
Sri mencontohkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang hanya ditargetkan Rp2,5 miliar serta Pajak Air Tanah sebesar Rp4 miliar.
Baca Juga:Cegah Banjir, Polres Kuningan Bersihkan Pasar Baru dan Sungai CitambaPabrik Sepatu Sindangbarang, Investor Mulai Lunasi Pembayaran Lahan
“Potensi pendapatan dari sektor-sektor tersebut harus dipetakan secara lebih serius. Jangan sampai potensinya ada, tetapi penerimaannya tidak optimal,”kata Sri.
Kritik serupa diarahkan terhadap sektor pariwisata dan perdagangan. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga hanya ditargetkan sekitar Rp972 juta lebih, sementara retribusi pelayanan pasar berada di kisaran Rp610 juta lebih.
Menurut Gerindra, angka tersebut perlu dikaji berdasarkan potensi riil sektor pariwisata dan perdagangan di Kuningan. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan, seluruh potensi penerimaan telah terdata dan memiliki sistem pemungutan yang transparan.
Persoalan pembiayaan juga menjadi bagian dari perhatian Gerindra. Fraksi tersebut menyoroti pengeluaran pembiayaan sebesar Rp18,5 miliar untuk pembayaran utang daerah.
Gerindra meminta kewajiban tersebut diperhitungkan secara hati-hati, karena pembayaran utang akan ikut mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan lainnya. Tak hanya itu, penggunaan SiLPA sebesar Rp25,5 miliar juga diminta dikalkulasi secara realistis.
“SiLPA jangan sampai hanya dijadikan penambal defisit, karena perencanaan program SKPD yang tidak optimal. Setiap angka dalam APBD, harus memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sri.
Fraksi Gerindra pada akhirnya meminta pemerintah daerah tidak sekadar mengejar keseimbangan angka dalam RAPBD 2027. Menurut mereka, yang jauh lebih penting adalah memastikan struktur anggaran mampu menjaga kesehatan fiskal sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:Suspek Influenza A Melonjak di Kuningan, Pasien Anak MendominasiRumah Lansia di Pasayangan Kuningan Terbakar, Diduga Dipicu Tungku yang Belum Padam
Dengan pendapatan daerah yang masih terbatas, dominasi belanja operasi dan tingginya porsi belanja pegawai, Gerindra mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap RAPBD 2027 sebelum ditetapkan menjadi APBD. (ags)