RADARCIREBON.ID – Pemerintah Kota Cirebon memperketat pengawasan keamanan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemeriksaan rutin setiap Rabu dilakukan dengan menyasar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari pengujian bahan baku hingga pemeriksaan penyimpanan dan pengemasan makanan.
Pengawasan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon tersebut bertujuan mencegah penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Sayuran, buah-buahan, telur, dan daging menjadi sejumlah komoditas yang diperiksa sebelum diolah menjadi makanan bagi penerima manfaat.
Kepala DKPPP Kota Cirebon Elmi Masruroh mengatakan, keamanan pangan harus dijaga sejak bahan diterima pengelola SPPG hingga siap diolah. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi potensi pencemaran sekaligus memastikan penanganan bahan pangan sesuai ketentuan.
Baca Juga:Atasi Pengangguran, George Edwin Sugiharto Gelar Pelatihan Barista dan Tata BogaHarga Telur Bebek Turun tapi Harga Pakan Melonjak, Bumdes Jagaraksa Kuningan Minta Pemerintah Turun Tangan
Petugas mengambil sampel bahan pangan untuk menjalani pengujian cepat. Pemeriksaan juga mencakup proses penanganan bahan baku, kondisi fasilitas penyimpanan, serta ruang pengemasan makanan.
Pengujian sayuran dan buah-buahan dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan residu pestisida, formalin, dan zat berbahaya lainnya. Sementara itu, kondisi penyimpanan telur dan daging turut diperiksa guna memastikan kualitas bahan tetap terjaga hingga proses pengolahan.
“Pemeriksaan kami lakukan secara berkala untuk memastikan bahan pangan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu,” kata Elmi, Senin (12/10/2026).
Pengawasan tersebut melibatkan sejumlah bidang di lingkungan DKPPP, meliputi ketahanan pangan, keamanan dan kerawanan pangan, peternakan, serta perikanan. Setiap bidang melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangannya.
Selain keamanan bahan baku, DKPPP juga memperhatikan kualitas gizi makanan yang disajikan. Menu MBG diharapkan memenuhi prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), sehingga pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, SPPG yang menjadi sasaran pengawasan disebut telah mematuhi ketentuan penanganan bahan pangan. Meski demikian, pemeriksaan berkala tetap dilakukan untuk memastikan standar keamanan dan mutu diterapkan secara konsisten.
Apabila ditemukan bahan pangan yang belum memenuhi persyaratan, DKPPP akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengelola SPPG sebelum bahan tersebut digunakan. Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko gangguan keamanan pangan dalam penyediaan makanan bagi siswa dan penerima manfaat lainnya.