Ia memperkirakan kontribusi dividen dari kedua bank pada 2027 mencapai sekitar Rp15 miliar.
Kata RHB, penyertaan modal BKC sebesar Rp50 miliar telah dituntaskan. Sementara itu, penyertaan modal Pemkab Cirebon kepada BCJ masih relatif kecil dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
“Karena itu, kami mendorong pemkab menata kembali kebijakan penyertaan modal agar sejalan dengan tujuan penggabungan. Namun, besaran efisiensi operasional yang akan diperoleh setelah merger belum dihitung secara terperinci,” tuturnya.
Baca Juga:Operasi Patuh Lodaya 2026 Dimulai, Polres Ciko Sasar Pelanggar Lalu LintasKlaim Perizinan Sesuai Aturan, DPMPTSP Digugat Warga soal Tower Pancuran
Ia menilai penggabungan berpotensi menyederhanakan pengelolaan manajerial, mengoptimalkan penggunaan aset, serta mengurangi biaya operasional yang selama ini ditanggung masing-masing bank.
Terkait susunan direksi setelah merger, RHB menegaskan, prosesnya akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan menjadi ranah pemerintah daerah selaku pemegang saham bersama mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Pengisian jabatan direksi juga harus mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan regulator. Karena itu, belum ada keputusan final mengenai jumlah maupun susunan direksi bank hasil penggabungan,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, usulan merger diajukan setelah pemerintah daerah melihat kondisi perbankan daerah dan berkonsultasi dengan OJK.
Menurut Imron, penggabungan dua BPR diharapkan membuat bank milik daerah memiliki kapasitas usaha lebih kuat dibandingkan jika tetap beroperasi secara terpisah.
“Daripada dua bank tetapi kecil-kecil, lebih baik digabung menjadi satu agar lebih kuat. Kami membahas dan menganalisis rencana ini serta terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” pungkasnya. (sam)