“Apabila terjadi kecurangan, yang dirugikan adalah siswa dan sekolah itu sendiri. Mungkin saat ini mereka merasa diuntungkan, tetapi saya yakin dua atau tiga tahun yang akan datang mereka akan merasa dirugikan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, hasil TKA menjadi salah satu dasar dalam memetakan mutu pendidikan. Apabila hasil asesmen tidak mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya akibat kecurangan, pemerintah berpotensi keliru dalam mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
Akibatnya, sekolah yang sebenarnya masih membutuhkan pembinaan justru dapat dinilai telah mencapai standar kemampuan yang baik sehingga tidak memperoleh pendampingan atau perhatian khusus yang semestinya diberikan.
Baca Juga:Tragedi Kalianyar: Tuntutan Hukuman Mati, Izin Belanja ke Cirebon, Tak Disangka Jadi Perpisahan TerakhirSPS Soroti Pemangkasan DBH dan TKD, Dorong Kebijakan Fiskal yang Lebih Bijaksana
“Dengan kecurangan tersebut, sekolah dan siswanya dianggap sudah mampu sehingga tidak mendapat pendampingan. Padahal, apabila dianggap masih kurang mampu, mereka bisa memperoleh pendampingan bahkan perhatian khusus. Konsekuensi kecurangan itulah yang pada akhirnya akan merugikan sekolah maupun peserta didik,” pungkasnya. (bit/ssb)