Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah tidak menyia-nyiakan jumlah agen yang sudah terdaftar. Ia menargetkan percepatan registrasi hingga satu juta keluarga per hari. “Agen ini betul-betul didorong lebih aktif, karena ada satu juta lebih yang sudah daftar. Kalau bisa kita targetkan satu juta KK per hari,” kata Luhut.
Ia juga meminta kepala daerah turun langsung dan memastikan ada penanggung jawab hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. “Saya mohon juga kepala daerah turun langsung dan kerahkan, tunjuk penanggung jawab sampai tingkat kecamatan, kelurahan,” ujarnya.
Menurut Luhut, Perlinsos Digital merupakan langkah awal transformasi digital pemerintahan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sekaligus mengurangi kebocoran anggaran. “Ini akan mentransformasi Indonesia menjadi negara yang transparan, efisien, dan akan sangat mengurangi korupsi,” katanya.
Baca Juga:Tragedi Kalianyar: Tuntutan Hukuman Mati, Izin Belanja ke Cirebon, Tak Disangka Jadi Perpisahan TerakhirSPS Soroti Pemangkasan DBH dan TKD, Dorong Kebijakan Fiskal yang Lebih Bijaksana
Luhut mengingatkan bahwa target registrasi 50 persen keluarga di setiap daerah belum tercapai secara merata. “Ini baru dua dari 38 provinsi yang mencapainya, yaitu Aceh dan Bali. Beberapa daerah masih di bawah 10 persen. Kita harus lebih kencang lagi,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja bersama mempercepat registrasi, mengingat sistem tersebut dibangun untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan. “Target ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sangat mungkin, sepanjang kita semua bekerja bahu-membahu, karena kita menolong rakyat kita sendiri,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian turut meminta kepala daerah lebih serius mengawal pelaksanaan Perlinsos Digital. Ia mendorong pembentukan tim atau satuan tugas di setiap daerah dengan melibatkan dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. “Saya mohon dengan segala hormat kepada kepala daerah, tiap-tiap daerah membentuk semacam tim, apa pun namanya. Mau tim atau satgas. Ketuanya, saran saya, kepala dinas sosial,” kata Tito.
Tito juga mengusulkan evaluasi rutin setiap pekan agar perkembangan registrasi di seluruh daerah dapat dipantau secara terbuka. “Kalau bisa di-breakdown juga per kabupaten. Jadi kita bisa tahu kabupaten mana yang kerja, mana yang enggak. Kita sampaikan ke publik nanti, siapa yang tinggi, kita sampaikan kepada publik,” ujarnya.