RADARCIREBON.ID – Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan mengarah pada terpilihnya kembali Ir H Asep Setia Mulyana (ASM) sebagai ketua untuk periode berikutnya. Petahana tersebut menjadi satu-satunya kader yang memenuhi persyaratan pencalonan sehingga hampir dipastikan kembali memimpin Golkar Kuningan.
Kepastian itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, saat membuka Musda XI Golkar Kuningan di Hotel Cordela, Senin (9/11/2026). Berdasarkan hasil verifikasi, hanya ASM yang dinyatakan memenuhi mekanisme pencalonan.
“Dari laporan tim verifikasi, hanya ada satu orang yang mencalonkan dan sudah sesuai dengan mekanisme. Jadi bisa dipastikan Pak Asep Setia Mulyana terpilih kembali menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan,” ungkap Daniel.
Baca Juga:Polisi Bekuk Pengoplos Gas Melon di Kuningan, Raup Untung hingga Rp37 JutaPelajar Diajak Perkuat Karakter Pancasila, Roadshow Wawasan Kebangsaan di SMPN 9
Ia menilai pelaksanaan Musda Golkar Kuningan relatif kondusif dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Barat. Meski demikian, soliditas internal tidak boleh membuat partai terlena. Konsolidasi dan dinamika organisasi tetap diperlukan untuk menjaga kekuatan politik.
Daniel juga mendorong Golkar meningkatkan perolehan kursi DPRD Kuningan. Setelah meraih lima kursi pada Pemilu 2019 dan meningkat menjadi tujuh kursi pada Pemilu 2024, ia memasang target lebih besar untuk pemilu mendatang.
“Kalau tadi sambutan beliau menaikkan dari lima menjadi tujuh kursi. Pemilu 2019 lima, Pemilu 2024 tujuh. Nah, kalau punya bupati, minimalnya 14 lah kira-kira,” tegasnya.
Menurut Daniel, kedekatan politik dengan pemerintah daerah harus menjadi momentum memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif sekaligus meningkatkan kontribusi partai terhadap pembangunan.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa Musda bukan sekadar forum penetapan ketua, melainkan momentum evaluasi dan penajaman arah perjuangan partai agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan, perbedaan pandangan dalam demokrasi seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun daerah, bukan justru memecah organisasi.
Dian juga mengapresiasi dukungan Golkar dan partai politik lainnya terhadap pemerintahan daerah. Menurutnya, pembangunan membutuhkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam menjawab persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Baca Juga:Harga Tepung Melambung, Sejumlah Harga Bahan Pangan Naik Jelang NataruGreen Policing: Polresta Cirebon Gelar Kerja Bakti Bersihkan Lingkungan Sekitar
Ia menekankan masyarakat membutuhkan hasil pembangunan nyata, bukan sekadar retorika politik. Salah satu pekerjaan besar yang harus diselesaikan adalah kerusakan jalan yang diperkirakan mencapai 200 kilometer.