Gibran pun berharap permasalahan yang dihadapinya tidak berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan. “Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran kepada wartawan di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengaku telah menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan dinamika yang dihadapinya. Dia menilai kedekatan personal dengan Kepala Negara sudah seperti hubungan antara seorang anak dan ayah kandung. “Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” katanya.
Menurut Gibran, Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh agar dirinya tetap memperjuangkan status pendidikannya melalui jalur hukum. Sebagai langkah konkret, dia akan berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendukung mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sarjana.
Baca Juga:Parah! Kasus Keracunan MBG Terjadi Lagi di Wilayah Kalitanjung, Ayam Berbau Lolos ke Meja Siswa Keracunan MBG Terjadi Lagi, Wali Kota Geram, Korwil BGN Sebut Dapur Langsung Suspend
Selain itu, Gibran juga diminta untuk berkoordinasi secara aktif dengan pihak Dikdasmen guna melengkapi seluruh keperluan administrasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Suket SMA.
TAK ADA LAGI CELAH HUKUM BAGI GIBRAN
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada lagi celah hukum bagi Wapres Gibran untuk mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur pengadilan. Kata Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut telah bersifat final.
Karena itu, menurutnya, upaya Gibran untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan berguna. “Tidak ada, tidak ada (celah hukum). Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” kata Yusril kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.
Yusril menjelaskan, Gibran juga tidak bisa mengajukan PK atas perkara tersebut karena dirinya bukan pihak yang menjadi tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan. Sementara itu, dalam perkara yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana, Gibran tercatat sebagai tergugat intervensi sehingga memiliki hak untuk menempuh upaya hukum, termasuk banding, kasasi, maupun PK. “Tapi kalau tidak pihak, ya gak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.