Menurut Yusril, persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran telah melewati proses hukum hingga tingkat tertinggi. Dia menilai tidak ada gunanya apabila persoalan dengan materi yang sama kembali dibawa ke PTUN. “Gak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegasnya.
Yusril juga menilai putusan MA memuat pertimbangan hukum yang serius karena menyangkut persoalan demokrasi dan kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Katanya, dalam pertimbangan putusan MA terdapat penilaian mengenai pelanggaran serius yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi. “Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa putusan MK sebelumnya telah mengarahkan persoalan keabsahan dokumen tersebut kepada lembaga peradilan yang berwenang menilainya, yakni PTUN. Perkara itu kemudian diputus hingga tingkat MA. Karena itu, menurut Yusril, secara hukum persoalan tersebut menjadi sulit untuk kembali dipersoalkan melalui jalur pengadilan yang sama.
Baca Juga:Parah! Kasus Keracunan MBG Terjadi Lagi di Wilayah Kalitanjung, Ayam Berbau Lolos ke Meja Siswa Keracunan MBG Terjadi Lagi, Wali Kota Geram, Korwil BGN Sebut Dapur Langsung Suspend
Meski demikian, Yusril menegaskan putusan MA dan MK tidak serta-merta menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden. Selama belum mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, Gibran masih tetap menjabat sebagai Wapres. “Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ujarnya.
Yusril menambahkan, jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, mekanisme konstitusional mengatur bahwa Presiden harus mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan menggelar pemilihan dalam waktu paling lambat 60 hari sejak menerima surat dari Presiden. (dsw/rc)