RADARCIREBON.ID- Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menyebut rencana mundur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai opsi paling bijak guna meredam tensi politik yang semakin panas.
Menurutnya, dinamika politik yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada relasi elite, tetapi juga berpotensi mengganggu keharmonisan sosial di tengah masyarakat. “Pilihan mundur adalah langkah paling bijak untuk meredam situasi dan ketidakpastian yang sedang mengemuka beberapa waktu terakhir, karena efek dari kasus ini bisa berdampak pada kohesi sosial di masyarakat maupun relasi di tingkat elite,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Melihat dinamika politik yang semakin panas ini, Agung mengingatkan pemerintah untuk fokus pada isu nasional yang lebih mendesak. Seperti perekonomian hingga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Dan ujungnya soal stabilitas, masalah-masalah yang hari ini sedang menghangat. Ada ekonomi, karhutla. Jadi saya berharap Mas Wapres (Gibran, red) bisa menimbang langkah objektif itu, terlepas memang beliau yang katanya akan fight di PTUN sebagaimana komunikasi beliau dengan Pak Presiden ya,” terangnya kepada Disway (Radar Cirebon Group).
Baca Juga:Parah! Kasus Keracunan MBG Terjadi Lagi di Wilayah Kalitanjung, Ayam Berbau Lolos ke Meja Siswa Keracunan MBG Terjadi Lagi, Wali Kota Geram, Korwil BGN Sebut Dapur Langsung Suspend
Lebih lanjut Agung menilai langkah manufer politik di DPR lewat hak pendapat tak lepas dari peta koordinasi politik koalisi saat ini, khususnya Partai Gerindra sebagai pemimpin koalisi. “Dan perlu dipahami bahwa apa yang dilakukan di DPR lewat HMP juga dalam terpenting ke dalam restu Gerindra ataupun Presiden, karena tidak mungkin manuver tajam yang dilakukan anggota dewan tanpa arahan dari pemimpin koalisi saat ini,” tegasnya.
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR RI harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Disampaikan Puan, pimpinan DPR RI telah menerima laporan terkait sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Puan mengatakan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR RI. Tapi, pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan berbagai masukan dan laporan yang disampaikan melalui fraksi maupun anggota DPR selama masa reses. “Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan selepas Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).