Perwakilan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Uun Sunar’un, mengingatkan agar pengembangan wisata Balong Dalam tidak menghilangkan kedudukan ritual Kawin Cai sebagai warisan leluhur. Ia mengusulkan adanya pembagian zona yang jelas antara kawasan sakral dan area yang dapat dikunjungi wisatawan. Jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan tertentu juga perlu diatur agar pelaksanaan adat tetap terjaga.
Selain itu, pengelolaan parkir, keramahan petugas, sampah, serta pembagian tanggung jawab pengelola di lapangan harus diperhatikan. Menurutnya, wisata budaya tidak cukup hanya mengandalkan daya tarik ritual, tetapi harus didukung tata kelola yang tertib dan edukasi kepada pengunjung.
Uun juga mengingatkan bahwa Kawin Cai memiliki pesan ekologis yang tidak boleh dipisahkan dari pelaksanaannya. Tradisi tersebut berkaitan erat dengan upaya menjaga sumber air. Karena itu, masyarakat perlu merawat tanaman dan pepohonan yang berfungsi menyimpan air, menggunakan air secara bijak, serta menghindari pengambilan air secara berlebihan.
Baca Juga:Indramayu Terima Bantuan Incinerator Kapasitas 20 Ton per Hari, Solusi Atasi 800 Ton SampahBupati Eman Lantik Direktur Operasional Bank Majalengka
Ia menyebut pohon sukun, beringin, dan angsana sebagai beberapa jenis tanaman yang perlu dipertahankan di kawasan sumber mata air. “Kita jaga alam, alam akan menjaga kita,” ujarnya.
Dari perspektif hukum, Guru Besar atau pakar hukum sumber daya alam dan lingkungan, Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., menilai pelestarian Kawin Cai perlu diperkuat melalui kebijakan di tingkat desa. Ia merekomendasikan pemerintah desa menyusun peraturan desa (Perdes) tentang konservasi air sebagai landasan hukum untuk melindungi sumber mata air dan mengatur pemanfaatannya.
Menurut Suwari, persoalan konservasi air di Kuningan tidak bisa dilepaskan dari perubahan fungsi lahan. Pembangunan kawasan wisata dan bangunan permanen yang tidak memperhatikan daya serap tanah berpotensi mengurangi kemampuan lingkungan dalam menampung air hujan. Dampaknya bukan hanya berkurangnya cadangan air saat musim kemarau, tetapi juga meningkatnya risiko banjir ketika musim hujan.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap pembangunan yang berpotensi mengganggu kawasan resapan air. Penggunaan material yang memungkinkan air meresap, penyediaan lubang biopori, serta penanaman pohon perlu menjadi bagian dari tata kelola kawasan wisata.