RADARCIREBON.ID– Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, baik di tingkat rumah sakit maupun pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Saat ini, seluruh puskesmas di Kota Cirebon telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr Siti Maria Listiawaty, di sela peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kota Cirebon, Kamis (12/11/2026), menjelaskan, perkembangan status pengelolaan puskesmas di Kota Cirebon menunjukkan progres positif. Sebanyak 22 puskesmas yang ada di Kota Cirebon kini seluruhnya telah berstatus BLUD.
Meski demikian, kata Maria, kondisi perkembangan BLUD di setiap puskesmas masih bervariasi. Ada yang masih dalam tahap berkembang, hingga ada pula yang sudah mandiri dan mapan. Kendati demikian, seluruh puskesmas terus berupaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta mengembangkan berbagai inovasi secara mandiri.
Baca Juga:Demo Aliansi BEM Kuningan Geruduk DPRD, Soroti Kasus LGBT hingga Isu NasionalRuwatan Agung, Tradisi Tolak Bala ala Keraton: Saat Doa Leluhur dan Denyut Ekonomi Rakyat Bertemu di Satu Temp
“Sejumlah puskesmas dengan skala kecil bahkan berhasil menorehkan prestasi dan penghargaan berkat peningkatan mutu pelayanan yang diberikan,” tandasnya.
Maria menjelaskan, penerapan status BLUD memberikan keleluasaan bagi puskesmas untuk lebih mandiri dalam mengatur pengelolaan serta mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan. Dengan status tersebut, puskesmas memiliki fleksibilitas dalam meningkatkan kualitas layanan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kendati demikian, tantangan tetap ada, terutama bagi puskesmas berskala kecil yang berada di wilayah dengan jumlah penduduk lebih sedikit. Kondisi tersebut membuat puskesmas harus bekerja ekstra keras untuk menjaga kemandirian operasional di tengah berbagai keterbatasan.
“Dengan status puskesmas sebagai BLUD, maka puskesmas memiliki keleluasaan untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan. Namun demikian, tantangan tetap ada, khususnya bagi puskesmas kecil di wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, yang harus bekerja ekstra keras untuk menjaga kemandirian operasional di tengah keterbatasan,” pungkasnya. (abd)