RADARCIREBON.ID–Dinamika politik di tingkat nasional turut memicu respons dari daerah. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, menunjukkan sikap politiknya dengan menurunkan foto resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpajang di ruang kerjanya, Kamis (12/11).
Langkah tersebut bukan sekadar pergantian atribut di ruang pimpinan legislatif. Nuzul secara terbuka mengaitkannya dengan perkembangan politik di tingkat pusat, terutama pernyataanpengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden serta bergulirnya hak menyatakan pendapat oleh anggota DPR RI di Senayan.
Melalui video yang diunggah di akun media sosialnya, Nuzul menjelaskan alasan di balik keputusannya melepas foto tersebut. Ia menilai perkembangan politik dan proses yang tengah berlangsung di DPR RI telah memengaruhi legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Baca Juga:Polres Kuningan Gandeng Dunia Usaha, Program Poliran Sasar 100 Pencari KerjaPlayground Disegel, Pemkab Kuningan Temukan Indikasi Penambahan Bangunan di Luar PBG dan Site Plan
“Seiring dengan pernyataan mengundurkan diri dari Saudara Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tadi malam, dan juga bersamaan dengan hak menyatakan pendapat dari anggota DPR RI, maka mulai hari ini Saudara Gibran selaku Wakil Presiden RI sudah tidak mempunyai legitimasi,” ujar Nuzul, Kamis (12/11).
Sebagai bentuk sikap politiknya, Nuzul bahkan turun langsung melepas foto Gibran dari dinding ruang kerjanya. Ia menilai, atribut tersebut tidak lagi relevan dipertahankan seiring perkembangan politik yang terjadi.
“Maka saya sebagai Ketua DPRD, di ruangan saya, hari ini saya akan menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka. Ini akan saya turunkan karena beliau sekarang sudah tidak lagi menjadi Wakil Presiden,” tegasnya.
Nuzul juga mengklaim sikap yang diambilnya didasarkan pada proses konstitusional dan perkembangan keputusan hukum sebelumnya, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Ini proses konstitusional yang dilakukan baik oleh DPR RI, dan sebelumnya sudah menjadi keputusan hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” ungkapnya.
Lebih jauh, Nuzul berpandangan bahwa posisi Gibran sebagai Wakil Presiden saat ini tidak lagi memiliki legitimasi. Ia pun meminta masyarakat mengikuti perkembangan proses konstitusional berikutnya, termasuk hak menyatakan pendapat yang tengah bergulir di DPR RI.
“Maka mulai hari ini, kita semua menganggap sudah tidak memiliki Wakil Presiden. Proses konstitusional berikutnya adalah kita menunggu hasil, bagaimana hak menyatakan pendapat dari DPR RI yang mulai hari ini digulirkan di Senayan,” katanya.