Keputusan pertama, MPR akan menggelar rapat paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Kedua, pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama tersebut nantinya akan diverifikasi oleh tim yang dibentuk MPR.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” ujar Ahmad Muzani.
Baca Juga:Ketika Street Coffee Semakin Tumbuh di Cirebon, Asa Baru di Tengah Sulitnya Lapangan KerjaArab Saudi Ampuni Denda Dana Asuransi Jamaah Haji Indonesia Rp14 Juta Riyal Kembali
Ketiga, rapat gabungan menyepakati pembentukan tim verifikasi beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan dipimpin salah satu pimpinan MPR dan bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon Wakil Presiden.
Keempat, MPR membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Tim ini akan dipimpin tiga Wakil Ketua MPR dan beranggotakan unsur fraksi-fraksi serta kelompok DPD.
“Inilah beberapa keputusan penting pada hari ini. Kami merasa bahwa perhatian dan harapan masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia terhadap persoalan ini begitu besar,” tutur Muzani.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman mengatakan bahwa jabatan Wakil Presiden tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama, meskipun konstitusi memberi tenggat waktu 60 hari. “Kita semua ingin prosesnya berjalan kondusif, smooth, tidak gaduh, dan cepat. Karena jabatan ini memang tak boleh terlalu lama dikosongkan,” tegasnya.
Menurutnya, fakta konstitusional menunjukkan jabatan Wakil Presiden bukan sekadar “ban serep”. Wapres berfungsi berbagi tugas kenegaraan, terutama kunjungan kerja ke daerah di tengah padatnya agenda nasional dan internasional Presiden. “Kalau kosong, nanti tidak boleh ada yang melakukan hal tersebut. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali,” jelas Habiburokhman.
Ia juga mengatakan bahwa mekanisme penentuan wapres pengganti Gibran harus mengacu pada ketentuan konstitusi. Ia meminta publik mencermati aturan yang mengatur mekanisme pengusulan calon wapres untuk mengisi kekosongan jabatan itu. “Anda baca konstitusi, sudah ada aturan,” katanya kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
