RADARCIREBON.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon mendorong agar nilai-nilai Alquran tidak hanya berhenti pada kegiatan membaca dan melantunkannya, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam kehidupan sosial maupun penyelenggaraan pemerintahan.
Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-58 Tingkat Kota Cirebon Tahun 2026.
Wakil Walikota (Wawali) Cirebon, Siti Farida Rosmawati hadir dalam kegiatan yang digelar di kawasan Masjid Raya At-Taqwa Centre pada Rabu malam (11/11/2026) dan ditutup pada Kamis malam (12/11/2026).
Baca Juga:Tingkat Aktivasi IKD Masih Rendah, Disdukcapil Kota Cirebon Kejar Target 30 Persen hingga Akhir TahunMahasiswa FIKes UMC Jadi Tim Kesehatan dalam Kegiatan IS & MABIM Teknik Industri
MTQ ke-58 tahun ini mengangkat tema “Membumikan Nilai-Nilai Alquran dalam Membentuk Akhlak Karimah Menuju Kota Cirebon Setara dan Berkelanjutan”.
Siti Farida mengatakan, MTQ memiliki arti penting di tengah dinamika kehidupan perkotaan yang semakin kompleks.
Selain menjadi ruang syiar Islam, kegiatan ini juga dapat mengingatkan masyarakat untuk kembali menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak.
Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai dari panitia, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Cirebon, hingga seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Lantunan ayat suci adalah sebuah pengingat. Setelah Alquran dibaca, didengarkan, dan diperlombakan, tugas kita selanjutnya adalah membumikannya, menerjemahkan ayat-ayat tersebut ke dalam tata kehidupan sosial sehari-hari. Alquran harus menjadi pedoman dalam cara kita berpikir, bertindak, hingga dalam merumuskan kebijakan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tema Setara dan Berkelanjutan juga sejalan dengan arah pembangunan Kota Cirebon.
Prinsip kesetaraan, menurutnya, harus diwujudkan melalui keadilan sosial tanpa membedakan latar belakang masyarakat. Pemerintah berkewajiban menghadirkan pelayanan publik yang inklusif serta memastikan setiap warga mendapatkan hak dasarnya.
Baca Juga:22 Puskesmas Naik Kelas: Berstatus BLUD, Punya Otoritas Kembangkan Pelayanan MandiriDemo Aliansi BEM Kuningan Geruduk DPRD, Soroti Kasus LGBT hingga Isu Nasional
Adapun nilai keberlanjutan mengandung tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan dan membangun kehidupan sosial yang harmonis.
Siti Farida turut mengingatkan bahwa predikat Cirebon sebagai Kota Wali harus tercermin dalam perilaku masyarakat dan etos kerja aparatur pemerintah.
Nilai-nilai keislaman perlu diwujudkan melalui pelayanan publik yang jujur, transparan, responsif, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Birokrasi yang berakhlak adalah birokrasi yang melayani dengan jujur, responsif, bekerja secara transparan, dan senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat. Inilah salah satu wujud bagaimana nilai-nilai Alquran dapat hadir secara nyata dalam kehidupan pemerintahan,” tuturnya.