RADARCIREBON.ID – Aroma kopi dan suasana santai mulai menjadi bagian dari wajah sejumlah sudut Kota Cirebon. Di sepanjang Jalan Panjunan, Pasuketan, hingga Pekiringan, deretan Street Coffee semakin mudah dijumpai. Konsep kedai kopi sederhana di pinggir jalan itu menjadi alternatif tempat nongkrong bagi masyarakat, terutama kalangan anak muda.
Dengan konsep praktis dan suasana terbuka, Street Coffee menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan kedai kopi konvensional. Namun, di balik geliat usaha tersebut, masih ada pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan, terutama menyangkut legalitas usaha dan pemanfaatan ruang jalan.
Fenomena menjamurnya Street Coffee ternyata belum sepenuhnya terdata oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon. Sejumlah pelaku usaha bahkan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Baca Juga:Temuan Kasus TBC di Kota Cirebon Capai 191 Persen: Kontak Erat Pasien DiburuMilangkala ke-11 Sundawani Wirabuana, Perkuat Budaya dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Ketahanan Pangan
Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon. Melalui DKUKMPP, pemerintah berencana turun langsung memberikan sosialisasi kepada para pelaku Street Coffee agar memahami pentingnya legalitas dan persyaratan administrasi dalam menjalankan usaha.
Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Gandi, mengakui bahwa pelaku Street Coffee selama ini belum secara khusus tersentuh program pembinaan yang dilakukan instansinya.
Padahal, keberadaan usaha tersebut terus berkembang di sejumlah kawasan perkotaan. Karena itu, DKUKMPP berencana memperluas jangkauan pembinaan dengan menyasar para pelaku usaha kopi jalanan.
“Kita punya binaan yang banyak, kita belum menyentuh Street Coffee itu. Tapi kita segera akan sosialisasi ke mereka untuk minimal mengurus syarat-syarat NIB dan sebagainya,” ujarnya.
Menurut Gandi, legalitas usaha menjadi salah satu aspek penting agar pelaku UMKM dapat berkembang dan menjalankan aktivitas bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui sosialisasi tersebut, para pelaku Street Coffee diharapkan semakin memahami prosedur perizinan sekaligus memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai program pembinaan pemerintah.
Namun, persoalan Street Coffee bukan hanya menyangkut legalitas. Pemanfaatan ruang jalan juga menjadi perhatian, mengingat sebagian aktivitas usaha berada di kawasan yang cukup padat lalu lintas.
Baca Juga:Tracing TB dan Pemeriksaan Gratis di Kelurahan Pegambiran: Selamatkan Warga, Camat Lurah Turun Tangan Data Personel Linmas Belum Sinkron, Satpol PP Terus Lakukan Validasi
Untuk itu, DKUKMPP akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon guna memastikan kegiatan usaha tidak mengganggu kelancaran lalu lintas maupun hak pengguna jalan lainnya.
