RADARCIREBON.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memperkuat upaya pemberantasan tuberkulosis (TBC). Sebanyak 60 desa ditetapkan sebagai Desa Siaga TBC untuk mempercepat penemuan kasus, mencegah penularan, serta memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, bukan hanya tenaga kesehatan.
Ditegaskannya, pemerintah daerah, pemerintah desa, puskesmas, hingga kader kesehatan harus bergerak bersama untuk memutus rantai penularan penyakit tersebut.
Baca Juga:Ruko di Losarang Terbakar, Kerugian Capai Rp900 JutaPanjat Tebing Kabupaten Kuningan Sabet Tiga Medali di Porprov Jabar
Menurut Imron, TBC tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga pasien. Terlebih, pengobatan penyakit ini membutuhkan waktu panjang dan kedisiplinan pasien.
Karena itu, Pemkab Cirebon mengintegrasikan skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Upaya tersebut diperkuat melalui pembentukan 60 Desa Siaga TBC agar pemeriksaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat hingga tingkat desa.
“Melalui integrasi skrining TB dalam program Cek Kesehatan Gratis serta penguatan komitmen 60 Desa Siaga TBC, kita bergerak serentak dari hulu hingga ke hilir,” ujar Imron.
Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa tidak sekadar menjalankan program secara administratif.
Mereka harus terlibat aktif dalam menemukan warga yang diduga terinfeksi TBC, mendorong pemeriksaan, serta mengawal pasien agar tidak menghentikan pengobatan sebelum waktunya.
“Lakukan penemuan kasus secara aktif, kawal pengobatan pasien hingga tuntas, dan hilangkan stigma di tengah masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga:Ketika Street Coffee Menjamur di Sudut Kota: Terbentur Legalitas, DKUKMPP Siapkan Sosialisasi NIBTemuan Kasus TBC di Kota Cirebon Capai 191 Persen: Kontak Erat Pasien Diburu
Imron juga mengingatkan pentingnya pembenahan lingkungan sebagai bagian dari pencegahan penularan.
Rumah dengan ventilasi yang buruk, kebersihan lingkungan yang kurang terjaga, serta rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan, keberhasilan penanggulangan TBC sangat ditentukan oleh kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa.
Menurutnya, pemerintah desa harus menjadi garda terdepan dalam mendorong masyarakat yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC untuk menjalani pemeriksaan. Pendampingan tersebut juga perlu melibatkan kader kesehatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
Wiyagus menyoroti masih rendahnya cakupan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak erat penderita TBC di Jawa Barat. Berdasarkan data yang disampaikannya, cakupan TPT baru mencapai 17 persen.
