RADARCIREBON.ID–Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penopang pendapatan daerah yang berperan penting dalam membiayai pembangunan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak agar penerimaan yang dihimpun dapat kembali dirasakan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi daerah.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui sosialisasi pajak daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat di lingkungan BKPSDM Kuningan, Sabtu (14/11). Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Perwakilan Bapenda Provinsi Jawa Barat menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bappenda dengan Komisi III DPRD Jawa Barat dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak.
Baca Juga:Lapas Kuningan Periksa Kualitas Air Minum Warga Binaan Pastikan Layak KonsumsiKebakaran Kandang Kambing di Kuningan, 3 Ekor Ternak Mati Terpanggang
Pajak tidak semata-mata menjadi kewajiban warga negara, tetapi juga instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sosialisasi ini, diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, mulai dari mekanisme pembayaran pajak hingga berbagai layanan yang disediakan pemerintah provinsi.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar H Dudy Pamuji menegaskan, bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab politik dan fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya pajak sekaligus mengetahui bagaimana uang pajak dikelola pemerintah.
“Sebetulnya ini merupakan tugas Samsat. Namun, sebagai bagian dari Komisi III, saya merasa perlu ikut mendorong sosialisasi agar masyarakat semakin sadar pentingnya membayar pajak. Kita harus bijak membayar pajak dan pemerintah juga harus bijak mengelola anggarannya,” tegas Dudy.
Ia menekankan, prinsip utama pengelolaan pajak adalah memastikan uang yang dihimpun dari masyarakat kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik. Potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor masih perlu terus dioptimalkan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar pembiayaan pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Filosofinya sederhana, dari rakyat kembali untuk rakyat. Karena itu, kesadaran membayar pajak harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang baik, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
