RADARCIREBON.ID – Keinginan menjadikan potensi aset desa sebagai kawasan eco wisata terus diperjuangkan Pemerintah Desa Cipicung, Kecamatan Cipicung, Kuningan. Namun, rencana yang telah dirintis hingga pengajuan proposal ke kementerian tersebut belum membuahkan tindak lanjut.
Kini, harapan warga kembali diarahkan kepada wakil rakyat di tingkat provinsi. Aspirasi itu mengemuka saat Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Toto Suharto SFarm APt, melakukan silaturahmi sekaligus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cipicung, Senin (16/11).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan, terutama pengembangan eco wisata dengan memanfaatkan aset desa yang berpotensi menjadi sumber ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga:Pemdes Karangsuwung Siapkan Sekolah Dasar Pedesaan Berkualitas InternasionalHKN ke-62, Dinkes Kabupaten Cirebon Perkuat Deteksi Dini Lawan TBC
Selain sektor pariwisata, aspirasi juga mencakup perbaikan infrastruktur jalan lingkungan dan akses penghubung Cipicung menuju wilayah perbatasan. Jalan tersebut sebelumnya dirintis melalui program ABRI Masuk Desa.
Menanggapi aspirasi itu, Toto menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari tugas anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fungsi penganggaran menjadi salah satu instrumen untuk memperjuangkan program pembangunan bagi daerah pemilihan Jawa Barat XIII, termasuk Kabupaten Kuningan.
Toto juga menyoroti keterbatasan anggaran desa yang menyebabkan tidak semua usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dapat direalisasikan melalui APBDes. Perubahan alokasi Dana Desa pada 2026 untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah desa.
“Kalau sebelumnya desa masih bisa membangun infrastruktur dengan dukungan anggaran yang cukup besar, sekarang kondisinya berbeda. Dana yang tersedia semakin terbatas karena ada alokasi untuk program nasional. Dampaknya, tidak semua usulan hasil Musrenbang bisa terakomodasi dalam APBDes,” jelasnya.
Menurut Toto, pemerintah desa dapat memperjuangkan program prioritas melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, setiap usulan harus mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran, termasuk terlebih dahulu dimasukkan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat.
“Yang penting, pengajuan program harus masuk dalam sistem. Kalau sudah ada di SIPD, berarti bisa diusulkan dan nanti akan saya kawal,” tegasnya.
