Pra Pleno UMK 2027 Kota Cirebon Belum Tetapkan Kenaikan, Diperkirakan Tembus Rp3,1 Juta

Pra Pleno UMK 2027 Kota Cirebon Belum Tetapkan Kenaikan, Diperkirakan Tembus Rp3,1 Juta
Pra Pleno UMK 2027 Kota Cirebon Belum Tetapkan Kenaikan, Diperkirakan Tembus Rp3,1 Juta
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – Pemerintah Kota Cirebon belum menetapkan besaran usulan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2027. Hal itu menyusul rapat prapleno penetapan UMK 2027 yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon bersama Dewan Pengupahan Kota (Depeko), Jumat (20/11/2026).

Meski rapat telah membahas sejumlah mekanisme penghitungan dan indikator pengupahan, belum ada kesepakatan final mengenai persentase maupun besaran kenaikan UMK tahun depan.

Kepala Disnaker Kota Cirebon, Maruf Nuryasa AP, mengatakan rapat prapleno tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi kepala dinas tenaga kerja (rakor kadis) tingkat Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:Poliran Bergerak, Polres Kuningan Kawal Penyerapan 98 Tenaga Kerja di PT Fashion Stitch JoshuaBuruan! Ngonten di Telaga Biru Cicerem Kuningan, Berkesempatan Bawa Pulang Jutaan Rupiah

Dalam pertemuan itu, sejumlah hal dibahas, mulai dari mekanisme penghitungan, indikator pengupahan hingga batas waktu penyampaian usulan UMK 2027.

Berdasarkan hasil rapat, setiap kabupaten/kota diminta menyerahkan usulan penetapan UMK paling lambat Senin (23/11/2026) pukul 23.59 WIB.

Terkait persentase kenaikan maupun besaran UMK 2027, Maruf menjelaskan, rapat prapleno belum menghasilkan angka final. Pembahasan masih berfokus pada kesepakatan penggunaan data serta simulasi penghitungan upah berdasarkan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Dalam simulasi yang disusun, nilai konstanta atau indeks tertentu (alfa) berada pada rentang 0,5 hingga 1. Di antaranya 0,5, 0,55, hingga 1,” ujarnya kepada Radar Cirebon seusai rapat di ruang kerjanya.

Maruf menerangkan, masing-masing unsur dalam Depeko telah menyampaikan pandangan awal. Unsur pekerja atau serikat pekerja, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mendorong penggunaan nilai alfa tertinggi, yakni 1.

Sementara itu, unsur pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) cenderung mengusulkan nilai alfa terendah dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha.

“Keputusan final terkait penetapan UMK akan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung Senin pagi,” tandasnya.

Baca Juga:KSPSI Usulkan UMK Kuningan 2027 Rp3,07 Juta, Naik Rp704 RibuPegawai Terekam di Galian Ilegal Rajagaluh saat Sidak Gubernur

Sementara itu, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Cirebon, Andi M Rosul, mengatakan pihaknya mengikuti peraturan dan ketentuan pemerintah pusat melalui Kemnaker dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan.

Menurutnya, terdapat dua opsi yang dapat digunakan dalam penghitungan UMK 2027, yakni formula seperti tahun sebelumnya atau menggunakan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi riil Kota Cirebon, serikat pekerja memilih menggunakan formula penghitungan sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

0 Komentar