KSPSI Usulkan UMK Kuningan 2027 Rp3,07 Juta, Naik Rp704 Ribu

KSPSI Usulkan UMK Kuningan 2027 Rp3,07 Juta, Naik Rp704 Ribu
KSPSI Usulkan UMK Kuningan 2027 Rp3,07 Juta, Naik Rp704 Ribu
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kuningan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar Rp3.073.434 per bulan. Angka tersebut setara 85 persen dari estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Kuningan sebesar Rp3.615.805.

Usulan itu disampaikan Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kuningan, Dani Ramdani, dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Kuningan, Jumat (20/11/2026).

Dani menjelaskan, usulan tersebut disusun dengan mempertimbangkan estimasi KHL, kondisi inflasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kenaikan upah secara bertahap diperlukan agar kesejahteraan pekerja semakin mendekati standar kebutuhan hidup layak.

Baca Juga:Pegawai Terekam di Galian Ilegal Rajagaluh saat Sidak GubernurHarga Sembako Merangkak Naik: Harga Tepung Khususnya Aci Paling Melonjak

“Kami menyadari upah minimum tidak dapat serta-merta disamakan dengan KHL dalam satu waktu. Namun, pekerja berhak mendapatkan perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan. Karena itu, kami mengusulkan UMK 2027 minimal 85 persen dari estimasi KHL atau sebesar Rp3.073.434 per bulan,” ujar Dani.

Jika dibandingkan dengan UMK Kuningan 2026 sebesar Rp2.369.380, usulan tersebut mengalami kenaikan Rp704.054 per bulan.

KSPSI menilai angka yang diajukan merupakan tahapan realistis menuju upah layak sekaligus upaya menjaga daya beli pekerja. Organisasi buruh itu juga berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah perlu diikuti peningkatan kesejahteraan tenaga kerja yang berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi.

Dani berharap unsur pemerintah dan pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan dapat mempertimbangkan usulan tersebut.

“Kami tidak meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Angka 85 persen dari estimasi KHL telah kami perhitungkan agar pekerja di Kabupaten Kuningan dapat hidup lebih layak, bukan sekadar bertahan hidup. Jika ekonomi daerah tumbuh, kesejahteraan pekerja pun harus meningkat,” katanya.

Ia berharap usulan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan keharmonisan hubungan industrial di Kabupaten Kuningan.

0 Komentar