Tergiur Gaji Besar di UEA, Warga Cirebon Jadi Korban TPPO

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama menunjukkan sejumlah barang bukti
Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama menunjukkan sejumlah barang bukti kasus dugaan TPPO yang menimpa SM (51), warga Desa Warugede, Kecamatan Depok. foto: KHOIRUL ANWARUDIN/RADAR CIREBON
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – Tawaran bekerja di Uni Emirat Arab (UEA) dengan gaji minimal Rp6 juta per bulan, justru berujung kerugian bagi seorang perempuan asal Kabupaten Cirebon. Alih-alih mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, korban malah harus membayar Rp20 juta agar bisa kembali ke Indonesia.

Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini diungkap Polresta Cirebon. Polisi menetapkan RY (48), warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sebagai tersangka dalam kasus perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal.

Korban berinisial SM (51), warga Desa Warugede, Kecamatan Depok, awalnya ditawari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di UEA pada Juli 2026. Tersangka menjanjikan proses keberangkatan yang cepat, pekerjaan yang langsung tersedia setelah tiba di negara tujuan, serta gaji minimal Rp6 juta per bulan.

Baca Juga:Pra Pleno UMK 2027 Kota Cirebon Belum Tetapkan Kenaikan, Diperkirakan Tembus Rp3,1 JutaPoliran Bergerak, Polres Kuningan Kawal Penyerapan 98 Tenaga Kerja di PT Fashion Stitch Joshua

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama mengatakan, kasus tersebut menjadi perhatian karena korban direkrut dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan menjanjikan. Namun, setelah diberangkatkan ke luar negeri, korban justru mengalami kerugian.

“Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara ilegal,” tegasnya saat menggelar konferensi pers di Mapolresta Cirebon, Jumat (20/11).

Dalam proses perekrutan, korban diminta menyiapkan sejumlah dokumen, yakni KTP, kartu keluarga, serta surat izin suami. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada seseorang berinisial RS, warga Kabupaten Indramayu, untuk mengurus paspor dan pemeriksaan kesehatan.

Setelah paspor terbit, korban dijemput oleh utusan RS dan dibawa ke sebuah penampungan di Bekasi. Korban menginap selama satu malam sebelum diberangkatkan ke UEA melalui penerbangan dengan transit di Singapura.

Namun, setibanya di negara tujuan, korban tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan janji awal. Sebaliknya, korban justru ditempatkan di penampungan milik agen perorangan dengan alasan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Kondisi tersebut membuat korban meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Akan tetapi, korban diwajibkan membayar biaya ganti rugi dan kepulangan sebesar Rp20 juta. Keluarga korban akhirnya melunasi biaya tersebut sehingga SM bisa kembali ke Tanah Air.

0 Komentar