33 Ribu BPNT Bisa Disalurkan

33 Ribu BPNT Bisa Disalurkan
Tiga orang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan inovasi pembuatan masker kain disinfektor berbahan tembaga dengan teknik lapisan atau coating di Lab Fisika LIPI Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (2/6/2020) ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.
0 Komentar

CIREBON – Sebanyak 33 ribu penerima BPNT yang sempat diketahui tidak menyerap bantuan karena tidak memiliki ATM dan lainnya, kini Dinsos pastikan jika 33 ribu penerima BPNT bisa tersalurkan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendar kepada Radar Cirebon mengatakan, pihaknya sudah kembali bertemu dengan pihak bank penyalur BPNT yakni BNI. “Pihak BNI pastikan yang 33 ribu yang terhambat itu, bisa disalurkan,” ujarnya, kemarin.
Dadang mengungkapkan, untuk saldo 33 ribu penerima BPNT, sudah aman. Jadi, yang katanya ada saldo nol itu, karena ketika penerima belum mengambil. Karena ini adalah bantuan, jadi kembali ditarik lagi oleh kemensos. Namun jika penerima sudah memiliki ATM dan menarik saldonya bisa dilakukan.
Saat ini, dari 33 ribu penerima BNPT yang belum tersalurkan, ada sebanyak lima penerima yang sudah selesai tersalurkan. “Sudah ada lima penerima yang bisa memanfaatkannya. Yang lain bertahap tengah diproses oleh pihak bank,” ungkapnya.
Dadang memastikan, dalam waktu yang tidak lama, 33 ribu penerima bantuan akan menerima atau memanfaatkan bantuan yang diperolehnya. “Nggak lama lagi, semuanya akan clear tidak ada masalah lagi. Semuanya bisa menerima bantuan,” ujarnya.
Sehingga menurut Dadang, tidak akan ada lagi penerima BPNT yang tidak tersalurkan. “Yang dulunya tidak terserap, sekarang sudah tidak ada lagi bantuan BPNT di Kabupaten Cirebon yang tidak terserap,” bebernya.
Begitupun dengan 1.367 penerima PKH akan kembali diproses untuk mendapatkan buku tabungan dan ATM. “Sama dengan PKH juga akan diproses oleh BNI untuk terbitkan buku tabungan dan ATM-nya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Camat Mundu, Anwar Sadat mengatakan, Bantuan Pemerintah Non Tunai tahap satu di Kecamatan Mundu, baru bisa tersalurkan kepada penerima sebanyak 78 persen. Permasalahan yang muncul karena banyaknya data yang tidak sinkron. Dia menganalisa, ada sejumlah permasalahan pada pembagian tahap 1. Seperti  jenis bantuan yang tidak berbarengan turunnya, sehingga menyulitkan puskessos untuk melakukan validasi.
Persoalan data menjadi faktor utama dalam penyaluran berbagai jenis bantuan dari pemerintah. Contohnya, data yang diusulkan Puskessos, tidak sama dengan data yang diterima saat penyaluran bantuan.

0 Komentar