TALUN – Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Cempaka tahun anggaran 2019 asal-alasan. Diduga, anggaran senilai Rp1,4 miliar yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 84 rutilahu itu, disunat. Pasalnya, tak sesuai hitungan barang bangunan.
Selain itu, kuitansi barang yang dikirimkan toko material ke penerima, juga tak menyebut nominal harga. Hanya nama barang yang tercantum.
Sakudil (54) warga Blok Balncir Wetan, Desa Cempaka mengatakan, program rutilahu dari pemerintah bukan uang yang diterima. Melainkan bentuk barang. Bahkan, nota dari toko material tidak jelas. Alhasil, hitungannya tidak jelas.
“Harusnya program rutilahu dari pemerintah itu Rp17,5 juta per KK. Tapi, tidak jelas rinciannya,” ujar Sakudil kepada Radar, kemarin (22/6).
Dia mengaku, ada potongan Rp1 juta dari Rp17,5 juta untuk rutilahu. Yang Rp1 juta ini, dibagi menjadi dua item. Rp700 ribu untuk tukang bangunan, dan Rp300 ribu untuk administrasi. Totalnya, Rp16,5 juta untuk rutilahu.
“Tapi, setelah kami hitung. Tidak sampai di angka Rp16,5 juta. Diperkirakan, hanya Rp14 juta lebih. Artinya, masih ada selisih. Kayu usuk tidak sesuai, kayu dolog tidak sesuai. Bahkan, untuk genteng saya beli sendiri. Sampai tombok Rp13 juta,” terangnya.
Senada disampaikan warga penerima bantuan rutilahu lainnya, Karna (45). Dia memprotes anggaran rutilahu untuk 84 KK yang dinilainya tidak transparan. Sebab, bentuknya barang dan tidak mencantumkan harga di kuitansi dari toko material.
“Kita dikasihnya nota dari toko material, kuitansi kosong. Cuma ada tulisan, banyaknya material yang dikirim ke masing-masing rumah penerima program rutilahu,” tuturnya.
Menurut dia, kejanggalan itu banyak dirasakan penerima program rutilahu. Ada juga yang setelah dihitung materialnya di bawah Rp10 juta, dan di atas Rp5 juta.
“Kalau yang banyak protes di atas Rp10 juta. Sampai Rp14 juta lebih. Sedangkan yang tidak rewel, materialnya paling di bawah Rp10 juta,” katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat desa setempat, Kamisa (57) membenarkan, kondisi program rutilahu yang banyak dipertanyakan warga.
Ia menduga, ada mark up anggaran rutilahu di Desa Cempaka. “Karena itu, kami meminta kekurangan anggaran rutilahu dikembalikan kepada warga yang berhak menerimanya,” tuturnya.
Anggaran Rutilahu 2019 Diduga Disunat
