Diduga Bocor Anggaran Rp6 Miliar
SUMBER – Anggaran refocusing di Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon jadi sorotan. Diduga, terjadi penyelewengan anggaran. Sebab, kedua dinas menggunakan dua nomenklatur. Tidak terpisah dan tersekat.
Juru Bicara Laskar NKRI, Wahyu mengatakan, hasil temuan dugaan kebocoran di kedua instansi tersebut, nilainya cukup besar. Yakni Rp48 miliar. Padahal, keduanya mempunyai program yang berbeda. Dinsos ke Jaringan Pengaman Sosial (JPS), sementara BPBD untuk penanggulangan masalah bencana.
“Kalau dijadikan satu, kita duga rentan terjadi kebocoran anggarannya. Sementara dengan program yang sudah bergulir, ada mal administrasi,” kata Wahyu, usai audiensi bersama Dinas Sosial, kemarin (6/11).
Contohnya, sambung Wahyu, pada saat anggota DPRD melakukan reses menggunakan beras dari anggaran refocusing untuk bantuan pangan pemerintah daerah dari APBD. Sampai sekarang, persoalan itu belum ada pertanggungjawaban pasti tentang pendistribusiannya antara pihak eksekutif maupun legislatif.
“Lantas, anggarannya masuk ke mana? Apakah ke refocusing dinsos, atau anggaran reses DPRD? Itu yang kita pertanyakan. Kita akan lakukan pembuktian terbalik. Kita laporkan persoalannya ke APH (alat penegak hukum),” tegasnya.
Hal itu penting dilakukan, mengingat, anggaran refocusing diambil dari APBD. Karena itu, persoalannya akan disampaikan ke APH. “Kita akan laporkan ke KPK atau kejagung. Karena kebocorannya diduga kuat di angka Rp6 miliar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Cirebon, Gunarsa SE mengaku tidak bisa menjawab pertanyaan pada saat audiensi. Mengingat, posisinya di dinsos masih baru. Belum menguasai persoalan yang dipertanyakan. Makanya, pihaknya meminta waktu, satu minggu untuk jawaban balasannya.
“Kita tadi minta, diagendakan ulang. Satu minggu, kita pun sepakat. Nanti akan dibahas diinternal kami, agar diketahui kadinsos,” imbuhnya. (sam)
Bansos Beras DPRD Disoal
