JAKARTA- Merger antara PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV ke dalam sebuah entitas tunggal sudah digulirkan oleh pemerintah. Rencananya, proses merger Pelindo sudah akan dieksekusi mulai awal bulan Oktober 2021 mendatang.
Keempat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan itu telah bersepaham di antara mereka atas rencana merger yang tengah dipersiapkan Kementerian BUMN. Memorandum of Understanding (MOU) ditandatangani agar tercipta sinergi antar anak perusahaan di lingkungan mereka.
Yakni bidang pengoperasian, pemeliharaan, penyediaan peralatan dan fasilitas bongkar muat, alat apung, docking kapal, jasa konsultansi, penyediaan suku cadang di lingkungan PT Prima Multi Peralatan (Pelindo I), PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (Pelindo II), PT Berkah Industri Mesin Angkat (Pelindo III), dan PT Equiport Inti Indonesia (Pelindo IV).
Sementara itu, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan merger Pelindo yang akan dilakukan Kementerian BUMN tidak serta merta membuat efisiensi terhadap operasional pelabuhan, serta membuat ongkos logistik menjadi murah.
“Persoalan logistik yang dihadapi oleh Indonesia sampai hari ini, yakni inefisiensi, biaya mahal, dan lain-lain, tidak akan banyak berubah dengan adanya merger Pelindo,” ujar Siswanto Rusdi kepada Fajar Indonesia Network (Radar Cirebon Group), Kamis (2/9/2021).
Pendapat Siswanto Rusdi itu beralasan. Sebab permasalahannya adalah pelabuhan yang dikelola oleh semua Pelindo itu tidak banyak, tidak sampai 100 pelabuhan. Sisanya, sekitar 2.000 pelabuhan merupakan pelabuhan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui kantor unit pengelola teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Ditjen Perhubungan Laut. Lalu ada pula pelabuhan, tepatnya terminal, yang dikelola oleh swasta untuk mendukung kegiatan logistik perusahaan mereka sendiri.
“Fasilitas ini dinamai terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). Last but not least, ada juga pelabuhan/terminal yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan independen atau tidak merupakan bagian dari perusahaan tertentu,” tuturnya.
Pelabuhan-pelabuhan Pelindo, UPT Kemenhub, TUKS dan lain sebagainya, kata SIswanto Rusdi, merupakan bagian yang terpisahkan dan membentuk ekosistem logistik nasional Indonesia.
“Jadi tidak ada gunanya atau sama saja bohong jika pelabuhan-pelabuhan Pelindo digeber sedemikian rupa agar makin efisien dengan program merger, namun ‘sejawatnya’ tidak atau belum dibenahi. Pasalnya, kargo-kargo yang diterima di pelabuhan milik Pelindo, khususnya peti kemas, pada gilirannya akan sampai juga di pelabuhan-pelabuhan UPT Kemenhub di seluruh sudut nusantara,” ungkapnya.
Biaya Logistik Tak Langsung Murah
