PRESIDEN Jokowi sempat menyinggung soal tenaga non-ASN atau honorer yang masih banyak ditemukan di dinas/instansi pemerintah.
Presiden Jokowi sendiri berbicara soal honorer atau tenaga non-ASN ini saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI).
Rakernas APPSI itu berlangsung di ballroom hotel Novotel Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
Baca Juga:Agenda FPD: Jawa Barat Unggul melalui Desa Mandiri dan Percaya DiriYUKS! Daftar PPPK Guru Kabupaten Cirebon, Butuh 3.650 Orang
Saat memberikan sambutan dan ditayangkan virtual lewat akun YouTube Setpres, Presiden Jokowi telah meminta MenPAN RB Abdullah Azwar Anas untuk membereskan problem honorer di daerah.
Pernyataan Presiden Jokowi sendiri berkaitan dengan rencana penghapusan honorer per 28 November 2023.
Artinya, MenPAN RB Abdullah Azwar Anas diminta mencari solusi jalan tengah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini.
“Tadi pagi saya telepon ke MenPAN RB bahwa urusan itu (honorer, red) masih digodok,” ujar Presiden Jokowi.
“Tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik,” sambung Presiden Jokowi.
Kepala Negara mengatakan saat ini masih ada ribuan honorer, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai ASN.
“Untuk tenaga honorer di beberapa daerah masih ada. Dan saat ini masih digodog di MenPAN RB,” terang Presiden Jokowi.
Baca Juga:Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022, yang Lulus Tak Sebanyak yang TerdataKapan Mulai Daftar Mudik Motor Gratis 2023? Cek di Sini!
“Kita minta agar ada jalan tengah yang baik untuk ini. Harus dipikirkan bersama-sama,” sambung Presiden Jokowi.
Ia mengatakan, saat menjadi Walikota Solo, dirinya sudah menghentikan rekrutmen honorer.
“Saat saya masih walikota itu sebetulnya sudah sebetulnya 100 persen disetop. Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul bisa ribuan lagi,” ujar Presiden Jokowi.
“Itu (persoalan honorer) yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah,” tandas Presiden Jokowi.
Sementara MenterPAN RB Abdullah Azwar Anas dalam pernyataan resminya mengatakan sejumlah opsi alternatif tengah digodok bersama DPR, DPD, dan asosiasi pemerintah daerah tingkat gubernur hingga bupati dan walikota.
“Bapak Presiden Jokowi berharap ada jalan atau opsi terbaik,” kata Abdullah Azwar Anas, Kamis (23/2/2023).