Nilai yang diperkirakan bila putusan MA inkrah mencapai Rp21 miliaran dan pemkot sempat mengalokasikan di APBD. Hanya saja anggaran tersebut sudah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi pada struktur APBD Murni Kota Cirebon. Sehingga di APBD-Perubahan 2020 anggaran tersebut tidak dimunculkan.
Di tempat terpisah, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH mengaku akan turut memperjuangkan para sub kontraktor untuk mendapatkan pembayaran dari kontraktor utama. Sebab, faktanya memang yang terjadi mereka belum menerima hak-nya.
“Kalau melihat dari kenyataan, sub kon wajar kalau minta bayaran. Itu sangat wajar, karena mereka sudah kerja tapi belum dapat bayaran,” tuturnya.
Namun demikian,kata Azis, Pemda Kota Cirebon tidak bisa serta merta mengalihkan pembayaran dari kontraktor utama ke sub kontraktor. Sebab, secara aturan pemerintah tidak ada hubungannya dengan sub kontaktor. Hanya saja, faktor kemanusiaan membuat pihaknya akan turut membantu. “Subkon ini rakyat saya. Saya berusaha untuk memperjuangkan,” tandasnya. (azs/abd)
Bukan Untung Malah Buntung
