Setelah dicek, kata Saripudin, ternyata ada 100 lebih KPM yang uangnya disunat dengan nominal sebesar Rp300 ribu per KPM (keluarga penerima manfaat).
Saripudin menjelaskan, awal mula munculnya dugaan penyunatan bansos tersebut berawal dari kisruh penerima bansos di salah satu desa di Kecamatan Mundu.
Kekisruhan itu terjadi karena ada perbedaan antara jumlah uang yang ada di undangan dan nilai uang yang muncul dari scan barcode.
Baca Juga:MUNGKIN INI SOLUSI? 4 Pembiayaan Perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan, Mau Beli atau Renovasi?Warga Cirebon Wajib Tahu, Ini Syarat Penerima Bansos Kemensos 2023
“Waktu itu kejadian di desa tetangga, kemudian lapor ke Dinsos. Setelah itu kita cek penerima di Mundu Mesigit, ternyata benar. Ada perbedaan antara nilai yang muncul di barcode dengan nilai di undangan,” terang Saripudin kepada Radar.
Ternyata setelah dicek di Kecamatan Mundu, masih kata Saripudin, kurang lebih 7 desa yang muncul persoalan yang sama. Dan, FKKC (Forum Komunikasi Kuwu Cirebon) sepakat untuk melapor ke Polres Cirebon Kota.
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg juga sudah meminta agar ada proses hukum. Imron mengaku sudah mendapatkan informasi terkait pemotongan bantuan sosial tersebut.
Menurut bupati, pemotongan bansos ini harus ditindaklanjuti dan pelakunyan harus diproses hukum.
“Saya sudah dapat informasinya. Sekarang saya minta ini diproses hukum. Harus dipertangggung jawabkan karena tidak dibenarkan melakukan pemotongan bansos,” kata Imron dalam wawancara dengan awak media, Kamis (15/12/2022).
Dijelaskan Imron, dugaan pemotongan bansos dilakukan pihak penyalur yang ditunjuk Kemensos. Artinya, lanjut bupati, tidak dilakukan dinas terkait di lingkup Pemkab Cirebon.
“Jadi dugaan pemotongannya bukan oleh dinas, tapi diduga oleh penyalur. Saya akan minta klarifikasi dari pihak terkait agar persoalan seperti ini tidak terjadi lagi,” imbuhnya.
Baca Juga:Halo ASN, TNI, Polri Sudah Lapor Harta Kekayaan? Simak Batasan WaktunyaWarga CIREBON, Ini Jenis Bansos yang Masih Dicairkan 2023, Yuk Cek di Sini!
Plt Kadinsos Kabupaten Cirebon dr Dwi Sudarni pernah mengatakan bahwa informasi terkait pemotongan bantuan sosial tersebut pertama kali didapat dari keluarga penerima manfaat yang kaget ketika mengetahui ada perbedaan antara barcode dan isi uang dalam amplop.