“Iya memang banyak ditemukan di lapangan warga yang seharusnya tidak mendapatkan bansos, justru masuk ke dalam data penerima bansos,” jelas Dadang.
Hal tersebut terjadi, lantaran verifikasi dan validasi (verval) data tidak dilakukan dengan mendata satu persatu warga. Penyebabnya, waktu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk verval sangat singkat.
“Saat itu memang kita dipacu oleh waktu. Karena waktu untuk verval yang diberikan oleh Pemprov Jabar sangat sedikit. Hanya beberapa hari saja. Sehingga, kalau door to door, maka tidak akan terkejar waktunya,” ujarnya.
Dadang pun berjanji akan terus melakukan perbaikan dan pemutakhiran data. Sehingga, di tahap berikutnya diharapkan peristiwa serupa tidak terulang lagi. (sam)
DPRD Desak Pergantian TKSK
