INDRAMAYU, RADARCIREBON.ID – Harga garam anjlok. Hingga beberapa bulan kedepan, harganya diprediksi bakal terus menukik tajam seiring berlangsungnya musim panen raya.
Para petani garam rakyat di wilayah pesisir pantura Bumi Wiralodra mendesak PT Garam (Persero) turun tangan untuk mengendalikan harga beli garam.
Caranya, salah satu badan usaha milik negara (BUMN) itu segera menyerap garam produksi petani.
Baca Juga:2 Tahun Program Iceta Diluncurkan, Pemkab Indramayu Mampu Tuntaskan Sebanyak 3.090 AduanAntisipasi Kekeringan yang Dialami Petani, Wagub Jawa Barat Minta Bupati Menambah Anggaran BTT
“PT Garam harus bisa menjadi stabilisator dalam situasi anjloknya harga garam rakyat saat ini. Supaya petani garam tidak terlalu dirugikan,” kata Darman, petani garam di Kecamatan Kandanghaur, kemarin.
Permintaan itu menyikapi anjloknya harga jual garam pada musim produksi di puncak panen raya garam di awal Agustus ini.
Semenjak beberapa pekan lalu, harga jual garam di tingkat petani di kisaran Rp1 juta per ton. Padahal sebulan sebelumnya atau di awal musim produksi, harganya masih di atas Rp2,5-Rp3 juta perton.
Darman memperkirakan, produksi garam tahun ini akan meningkat dari tahun lalu. Sebab, berdasarkan informasi dari BMKG, kemarau tahun 2023 ini cukup bagus serta sangat mendukung terhadap produksi garam.
Sehingga salah satu penetrasi yang perlu dilakukan untuk menahan anjloknya harga hingga di titik terendah adalah dengan memanfaatkan peran stategis PT Garam sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Harga yang jatuh pasti berpengaruh terhadap ekonomi petani garam yang ikutan terperosok,” ujarnya.
Petani garam asal Kecamatan Losarang, Ali Mustadi juga menyatakan hal yang sama. PT Garam yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah segera terjun kelapangan.
Baca Juga:Betonisasi Belum Sentuh Jalan yang Rusak Berat, Ini Alasan DPUTR Kabupaten CirebonPetani Cirebon Dihantui Gagal Panen, Bambang Desak Pemprov Jabar Terjun Atasi Kekeringan Ekstrem
Menyerap garam petani supaya harganya stabil. Jangan sampai merosot terlalu tajam, hingga merugikan para petani.
Pihaknya juga meminta pemerintah melakukan intervensi. Yakni dengan menekan para importir garam untuk secepatnya menyerap garam rakyat.