Anita tidak merinci pelanggaran etika menjelang Pemilu 2024. Namun, awal November 2023 lalu, Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal itu terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/223 soal syarat usia capres dan cawapres
Putusan itu membolehkan warga di bawah 40 tahun maju sebagai capres atau cawapres dengan catatan pernah atau masih menduduki jabatan dari pemilu sebelumnya. Putusan ini membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, menjadi cawapres pendamping capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Kita bisa melihat dan menilai bahwa demokrasi yang tidak beretika bisa berbahaya bagi bangsa Indonesia. Sebab, pemimpin tanpa etika tidak memiliki panduan untuk mengerem tindakannya untuk berbuat buruk. Kondisi ini bisa berujung pada intimidasi kelompok tertentu hingga korupsi. ”Kalau ada yang bilang etika ndasmu, itu enggak bisa (diterima),” ucap Anita.
Baca Juga:Mengenal Burung Gereja Dan Melihat Keunikanya Yang Kalian Belum TahuCara Menjaga Tubuh Agar Tetap Sehat Dan Bugar Di Masa Penghujan Seperti Sekarang
Itu sebabnya, Pada Pemilu 2024 yang akan berlangsung 14 Februari membutuhkan sosok pemimpin yang menjunjung tinggi etika. Etika akan membuat demokrasi lebih bermaslahat bagi masyarakat. ”Tanpa etika, demokrasi hanya akan dimanipulasi untuk kepentingan siapa pun yang memiliki sumber daya agar mengatur pikiran-pikiran orang lain,” ungkap Anita.
Tentu tanpa etika, demokrasi hanya akan dimanipulasi untuk kepentingan siapa pun yang memiliki sumber daya agar mengatur pikiran-pikiran orang lain.
Ia mengingatkan ajaran Gus Dur tentang etika demokrasi. Gus Dur selalu menekankan bahwa demokrasi itu semuanya dari rakyat, untuk rakyat, dan demi rakyat. Seluruh keputusan harus memihak rakyat dan berdasarkan konstitusi. Penegakan hukum juga tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. ”Gus Dur melindungi hak setiap warga, apa pun statusnya,” ucapnya.
Ketua Panitia Bersama Haul Ke-14 Gus Dur di Cirebon, Muhammad Nashrul Abdillah, menambahkan, dalam acara haul kali ini menjadi media untuk menyebarluaskan pandangan etika demokrasi Gus Dur secara baik. Sebelumnya, pihaknya juga menggelar Forum Demokrasi untuk membahas bagaimana mengedepankan pemilu damai, terutama di kawasan Cirebon.
”Tahun ini adalah momentum penentu masa depan Indonesia karena ada pemilu di 2024. Tapi, pemilu sering kali menghasilkan polarisasi di masyarakat dan bisa memecah belah. Haul ini tidak hanya memperingati (wafatnya) Gus Dur, tetapi juga mempererat jejaring untuk mengawal pemilu damai,” ungkap Nashrul.