Inilah Orangnya di Balik Perpanjangan Jabatan Kades

RADAR CIREBON.ID- Kalau memang nanti benar jabatan kepala desa (kades) diperpanjang dari, enam tahun menjadi sembilan tahun, maka sala satu orang yang berjasa dalam perpanjangan tersebut adalah politisi PDI P Budiman  Sudjatmiko.

Ya, Budiman di undang Presiden Jokowi ke Istana untuk membahas soal demo para kepala desa yang di gelar di depan Gedung DPR RI. Kebetulan hari itu, ada belasan ribu kepala desa yang demo dan meminta revisi Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dan, sampai akhrinya setelah berdiskusi, Presiden Jokowi menyetujui adanya perpanjangan jabatan kades tersebut. Tuntutan kepala desa, kata Presiden Jokowi sangat masuk akal.

BACA JUGA : Ini Jawaban FPKB DPR RI Soal Jabatan Kades

Ia menceritakan alasan  soal tuntutan perpanjangan jabatan kades tersebut kepada Presiden Jokowi. Selama ini, sekitar enam bulan terakhir, ia sering diskusi dengan para kepala desa di Jawa Timur.

“Ada sekitar ada 1000 kepala desa,kemudian saya juga keliling apa yang menjadi kegelisahan mereka,” kata Budiman.

Ditambahkan, ternyata ada beberapa masalah yang ditemui.  Bahwa dinamika politik di desa itu tidak seperti di kota, provinsi atau pusat. Kita ingat desa ini ada sebelum negara ini ada .

JadI, kata dia desa ini lahir  jauh sebelum Indonesia ada, bahkan sebelum Belanda datang, desa ini sudah ada.

BACA JUGA : Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, akan Kembali ke Orde Baru?

Budiman mengatakan, jadi hubungan kekerabatan di desa itu lebih akrab dan mendalam, apalagi soal kultural dan hubungan emosional. Banyak keanekaragamaan di desa.

“Tadinya melalui Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, semua bisa terakomodir, ternyata tidak. Jabatan enam  tahun selama tiga kali,  saya kira itu sudah cukup,” jelasnya.

Kata Budiman, ternyata dalam pelaksaan itu belum cukup mengatasi problem-problem pasca pilkades dan menjelang pilkades. Tolak ukurnya adalah, persaingan antara kades yang menang dan kades yang kalah.

Biasanya antara keluarga dekat, saling bermusuhan dan  Itu kadang tiga hingga empat tahun tidak selesai.  Jadi, bagaimana  bisa seorang kades ini akan membangun desa, kalau selama empat tahun di desanya masih ada konflik. Belum lagi biaya pemilihan kades ini cukup mahal.**

Komentar