INDRAMAYU-Komisi II DPRD Indramayu melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Indramayu, yang terletak didepan Masjid Islamic Center Syekh Abdul Manan, Kamis (9/7).
Anggota Komisi II yang hadir adalah Drs H Haryono MSi dan Dulah. Mereka disambut oleh Kepala SMPN 1 Indramayu, Triswanto KS beserta jajaran. Selain itu tampak hadir Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Drs Supardo MPd dan Kasie Kurikulum, Dr Pendi Susanto MPd.
Haryono mejelaskan, kunjungan ke SMPN 1 Indramayu ini untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di saat pandemi Covid-19 . Selain itu, untuk menyerap asiprasi dari bawah. “Komisi II merupakan mitra kerja Dinas Pendidikan. Jadi kami berharap dari kunjungan ini kita akan mendapatkan aspirasi terkait persoalan pendidikan,” ujarnya.
Haryono menambahkan, selain ke SMPN 1 Indramayu, sebelumnya juga telah melakukan kunjungan ke SMPN 1 Lohbener dan SMPN Unggulan Sindang Kabupaten Haryono. Dikatakannya, dari hasil kunjungan yang dilakukan, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilakukan secara daring secara umum berjalan lancar.
Meski demikian ada sejumlah keluhan, diantaranya adanya kejenuhan belajar secara daring, serta keluhan dari siswa yang tidak memiliki HP standar.
Kepala SMPN 1 Indramayu, Drs Triswanto KS MPd, mengaku bangga karena sekolahnya bisa dikunjungi anggota DPRD Indramayu.
Tiswanto mengungkapkan, pelaksanaan PPDB di sekolahnya telah berjalan lancar, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. “Kami tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan para peserta didik, para pendidik, dan orangtua,” ujarnya.
Triswato menjelaskan, pada PPDB tahun ini yang berlangsung 22-27 Juni 2020, pendaftar di SMPN 1 Indramayu mencapai 334 siswa. Dari jumlah tersebut hanya 320 yang diterima. Sementara sisanya dibagi ke sekolah swasta.
Tiswanto mengungkapkan, terkait kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 selama ini berjalan lancar dengan metode daring (online). Meski demikian, tuturnya, saat ini mulai ada kejenuhan pada siswa, guru, maupun orang tua siswa.
Selain itu juga ada keluhan terkait kuota internet yang dinilai boros. “Untuk kuota internat bagi guru-guru bisa menggunakan dana BOS untuk membelinya,” tuturnya. (oet)
Komisi II DPRD Pantau Pelaksanaan PPDB
