KONI Tunda Rekomendasi Muscab Wushu

Ilmi - kejari kab cirebon3
KONFERENSI PERS: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Tommy Kristanto SH MHum (tengah) bersama jajarannya, meminta Pemkab Cirebon untuk transparan terkait anggaran covid-19, kemarin. ILMI YANFAUNNAS/RADAR CIREBON
0 Komentar

CIREBON – Hasil Musyawarah Cabang (Muscab) Wushu Indonesia (WI) Kota Cirebon masih ngambang. KONI belum mau mengeluarkan rekomendasi. Padahal, rekomendasi KONI itu syarat mutlak untuk mendapat pengakuan sekaligus surat keputusan (SK) pengukuhan dari WI Jawa Barat.
Kepala Bidang Organisasi KONI Kota Cirebon, Dudi Juharno mengatakan, pihaknya bukan mau menghambat agenda cabor. Tapi melakukan penataan organisasi cabor yang lebih baik. “Kami tidak mempersoalkan hasil muscabnya. Silahkan saja, itu hak mereka memutuskan siapa yang menjadi ketua umum,” katanya.
Namun demikian, lanjut Dudi, pengurus cabor dan anggotanya harus memahami bahwa ada prosedur formal yang harus ditempuh. Supaya legalitasnya tidak cacat hukum. “Pada prinsipnya, kami ingin membantu cabor. Kalau ada yang belum sempurna, akan kami luruskan. Teman-teman di wushu sendiri sangat kooperatif saat koordinasi dengan kami,” ungkapnya.
Menurut Dudi, prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan Muscab WI Kota Cirebon, belum lengkap. Pertemuan sederhana di sebuah rumah makan di Kawasan Bima, itu digelar pada 10 Juni. Dihadiri perwakilan dari lima sasana wushu. Yakni, Kelabang, Asy-Syubban, Naga Mas, Bangau Mas dan Elang Mas. Kelima sasana mengusung semangat perubahan.
Muscab menghasilkan keputusan yang bulat. Memilih Andreas Leiman sebagai ketua umum WI Kota Cirebon periode empat tahun mendatang. Mantan Kepala Biadang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) periode sebelumnya itu, terpilih secara aklamasi. “Saya mengerti, di tengah pandemi Covid-19 ini, teman-teman ingin cepat bereskan masalah,” kata Dudi.
“Tapi, saya ingin teman-teman di cabor, dalam hal ini wushu, tidak mengabaikan formalitas. KONI minta wushu lengkapi hasil muscab dengan rujukan dari induk organisasi di provinsi. Misalnya saja surat mandat. Sebab, sebelum muscab, pengurus periode sebelumnya sudah demisioner. Artinya, sudah terjadi kekosongan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Andreas Leiman mengatakan sudah menempuh prosedur yang diminta KONI. Komunikasi dengan Pengprov WI Jawa Barat juga berjalan baik. Sayangnya, surat mandat yang diharapkan belum juga terbit. “Ya, petunjuk dari KONI sudah kami tindaklanjuti,” terangnya.
“Berkas-berkas yang KONI minta sedang diurus. Kami koordinasi dengan WI Jawa Barat, baik secara lisan maupun lewat surat resmi. Janjinya pekan ini selesai. Ya mungkin di provinsi juga sedang sibuk. Kan sedang persiapan Pelatda PON juga,” imbuh Andreas. (ttr)

0 Komentar