Lingkaran Lima A Dalam Mutasi

PADA pelantikan mutasi kali ini, ada satu hal yang sama diantara para pihak dalam perhelatan tersebut. Yaitu, lima orang yang berawalan huruf A dalam nama lengkap maupun nama panggilannya.
Lingkaran lima A ini menjadi aktor utama mutasi kali ini. Mulai dari pengambil kebijakan tertinggi, administrasi, hingga pejabat yang dilantik.
Penentu kebijakan tertinggi Walikota Drs Nashrudin Azis SH atau akrab disapa Azis. Kepala BKPPD selaku pejabat administrasi mutasi H Anwar Sanusi SPd MSi. Sekretaris Daerah (Sekda) yang dilantik Drs H Agus Mulyadi MSi.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) dijabat M Arif Kurniawan ST yang biasa disapa Arif. Sekretaris DPRD Kota Cirebon yang selama ini dijabat Pelaksana Tugas (Plt), akan terisi definitif oleh Agus Sukmanjaya SSos.
Pengamat Kebijakan Publik Afif Rivai SIP MA mengatakan, mutasi menjadi momentum bagi Kepala Daerah untuk menentukan pejabat yang akan mengeksekusi kebijakan untuk mewujudkan visi misi. “Kalau menempatkan orang yang tepat, akselerasi perwujudkan visi misi lebih cepat,” ucap Afif, kepada Radar Cirebon.
Termasuk dalam menentukan Sekda, Afif yakin Walikota Azis menilai komprehensif dalam memilih Agus Mulyadi. Termasuk menempatkan Arif sebagai kepala BKD yang juga berperan penting dalam upaya mewujudkan visi misi.
Mutasi, kata Afif Rivai, hal biasa bagi para abdi negara. “Saat dan pasca covid-19 berlalu, Pak Azis butuh tim kuat dalam melakukan percepatan pembangunan di berbagai sisi,” tukasnya.
Mengisi kekosongan kursi Sekretaris DPRD, merupakan langkah tepat. Pasalnya, lanjut lulusan S-2 Kebijakan Publik Universitas Paramadina Jakarta ini, DPRD menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah dan peran mensejahterakan masyarakat.
Dengan dipilihnya Agus Sukmanjaya sebagai Sekretaris DPRD, menjadi jembatan aktif dalam mengkomunikasikan dua arah yang saling bersinergi.
Hanya saja, kursi kepala BP4D yang dijabat pelaksana tugas (plt), menyisakan tanda tanya. “Kok bisa posisi yang strategis seperti itu dijabat Plt?” ucapnya.
Pasalnya, Kepala BP4D bersama Sekda dan Kepala BKD, menjadi pengambil kebijakan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bisa jadi, pilihan Walikota Azis saat ini masih eselon III (tiga). Sehingga, kursi Kepala BP4D di open biddingkan seperti sebelumnya.