JAKARTA, RADARCIREBON.ID- Saat ini sedang ramai menjadi bahan perbincangan terkait pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud Md dengan Deny Indrayana, soal tidak mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden tahun 2024.
Mahfud mengaku pertemuan dirinya dengan Denny itu terjadi beberapa hari lalu. Beragam hal diobrolkan dirinya dengan Denny. Denny itu, seperti adik dan juniornya, dan kalau ngobrol cukup Panjang.
“Dia menyampaikan berbagai pertanyaan, baik soal Anies Baswedan maupun soal pemilu. Kata dia, apakah pemilu jadi pa? Itu pertanyaan Deny?” kata Mahfud.
Baca Juga:Apakah Kunjungan ke Golkar Perintah Jokowi? Surya Paloh Bicara Seperti IniIni Alasan Megawati Hadiri Pelantikan Wali Kota Semarang
Soal pemilu, dirinya mengatakan, sesuai dengan perintah presiden siapkan Pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024. Kenapa? Ini dirinya diperintah langsung oleh presiden, karena, ia menjadi Menko.
Sementara yang lain, mendagri untuk mengorganisasi politiknya. Sri Mulyani suruh nmenyediakan uangnya. BIN mengendus keamanannya, masalah-masalah dan sebagainya.
“Jadi saya katakan, saya jamin, Pemilu itu 2024 ya, kalau di luar ada itu saya tidak tahu itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah Presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 berjalan,” imbuh Mahfud.
Terus, sambung dia Denny menyampaikan pertanyan lagi, apakah dirinya boleh mendukung Anies. Ia menjawab menjawab boleh. “‘Pak saya ini mendukung Anies, boleh nggak Pak?’ Ya boleh, saya bilang,” ucap Mahfud.
Mahfud bahkan menyebut dirinya menjamin sepenuhnya. Sebab itu merupakan hak politik setiap orang. Dalam kontek Anies Baswedan, dirinya pernah menanyakan langsung kepada KPK.
Kenapa ini ribut terus, soal pemanggilan Anies? Kata KPK, ya bagaimana ini masyarakat ketika KPK mau menindak orang, seolah-olah mempolitisir.
Padahal, KPK ini bertindak atas hukum. Ini juga kan berdasarkan laporan BPK. Tapi, orang mempolitisir seolah-olah mau menjegal Anies Baswedan.
Baca Juga:Pesan Bunda Corla Sebelum Meninggalkan IndonesiaKetok Palu, Muhammadiyah: 1 Ramadhan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023
“ KPK itu berdasarkan hukum, menyelidiki perisitiwa apakah ada pidananya atau tidak,. Jadi tidak ada KPK ini seolah-olah menjegal. In ikan laporan dari BPK. Jadi tidak ada politiknya,” tambahnya.
Ini pembicaraan dengan Denny merujuk perihal urusan Anies dengan kasus Formula E di KPK. Ia mengatakan, bila urusan penegakan hukum tidak boleh diselimuti dengan urusan politik. “Disitulah ada diskusi-diskusi saya dengan Denny.,” tambahnya. **